Soal Pasal Selundupan di Perkom TWK, Ini Kata Pimpinan KPK

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengklaim bahwa penyusunan draf Perkom 1/2021 telah dilakukan secara transparan. Hal ini ia ungkapkan karena maraknya tudingan terhadap KPK yang dinilai telah menyelundupkan pasal mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021.

Adapun pasal tersebut terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. “Tidak benar ada Pasal selundupan, Pasal yang tidak pernah dibahas. Semuanya melalui proses pembahasan dan semua terbuka,” tegasnya kemarin, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Menurutnya, draf Perkom 1/2021 itu sudah diunggah di portal KPK sejak 16 November 2020 untuk kemudian diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ghufron menambahkan, bahwa gagasan mengenai asesmen TWK muncul dalam pembahasan lanjutan draf Perkom tersebut. Itu semua tak lepas dari adanya sejumlah syarat pegawai KPK diangkat menjadi ASN sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 PP 41/2020 dan Pasal 5 ayat 2 Perkom 1/2021.

Adapun beberapa di antaranya terkait kompetensi, integritas, dan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah.

Ia mengungkapkan pada mulanya semua membutuhkan asesmen. Namun, pada akhirnya hanya syarat setia terhadap Pancasila dan lainnya yang masih perlu dinilai kembali. Dan itu, menurut Ghufron, tidak cukup dengan pakta integritas pernyataan setia.

“Maka, muncullah saat rapat di Kemenkumham atau Kemenpan-RB ide asesmen terhadap wawasan kebangsaan. Jadi, tidak benar kalau kemudian prosesnya muncul di tengah jalan, tapi tentu semuanya berkembang dinamis,” tutupnya.

Sebagai informasi, sebelumnya sejumlah pegawai KPK mengungkapkan ambisi Ketua KPK, Firli Bahuri, memasukkan TWK dalam rangka peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Dari dokumen yang tertuang dalam laporan pengaduan terhadap Dewan Pengawas KPK, disebutkan bahwa pelaksanaan TWK merupakan ‘keinginan besar Firli’.

Dalam prosesnya, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN melewati pembahasan panjang. Rapat pembahasan dan penyusunan draf alih status pegawai dilakukan pertama kali pada bulan Agustus 2020. Pembahasan melibatkan sejumlah pihak terkait seperti akademisi.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here