Rizal Ramli: Reformasi Sekarang Ini Kok Rasa Otoriter Ya?

Tokoh Nasional Rizal Ramli menilai, hasil dari 23 tahun reformasi di Indonesia telah melenceng dari komitmen perjuangan.

Rizal Ramli mengisahkan, awal reformasi tepatnya di era kepimpinan BJ Habibie dan Abdurahman Wahid atau Gus Dur keberpihakanya sangat jelas untuk rakyat.

“Dua-dua nya maupun Habibie dan Gus Dur orang yang benar-benar komit terhadap Demokrasi,” ujar mantan Menko Ekuin era pemerintahan Gus Dur itu dalam diskusi nasional Mazhab Rawamangun yang diselenggarakan secara daring, Sabtu, (22/5/2021).

Misalnya, sebut Rizal Ramli, di era Habibie dan Presiden Gus Dur, daya kritis anggota DPR sangat tinggi. Terlebih lagi, saat itu tidak ada yang namanya hak me-recall atau mengganti anggota DPR dari fraksinya.

“Yang paling kuasa itu ketua umum. Ada yang bandel dikit ya re-call sehingga sebetulnya tidak perlu anggota DPR begitu banyak cukup aja istilahnya ketua-ketua partai doang ya dari pada banyak sikapnya itu seperti PNS. Seperti hari ini, anggota DPR kita sikapnya kaya PNS,” tukas Rizal Ramli.

Rizal Ramli menambahkan, semangat demokrasi juga telah memudar dan belakangan kembali ke arah otoriter. Faktanya, sebut Rizal Ramli, hasil laporan the economist intelligence unit atau EIU demokrasi Indonesia menempati urutan terenda dalam 14 tahun terakhir.

“Kita makin lama makin jatuh di 30 level dalam Demokrasi,” tutur Rizal Ramli.

Kondisi ini, sambung tokoh pergerakan ini, diperparah dengan kondisi demokrasi yang berubah menjadi kriminal. Pasalnya, saat ini untuk menjadi Kepala daerah maupun Anggota Legislatif harus mengeluarkan uang tidak sedikit.

“Untuk menjadi anggota DPR butuh Rp 5 miliar, bupati butuh Rp 20-60 miliar, gubernur itu seterusnya. Sehingga yang kuasa ini sebetulnya bandar,” tandas Rizal Ramli yang juga mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here