Putusan MK Soal Verifikasi Parpol, Yusril: Kita Akan Begini Terus!

Bicaralah.com -

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Pasal 173 UU No 7/2017 tentang Pemilu terkait ketentuan verifikasi partai politik dinilai tidak logis. Hal ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

Ia mengatakan, bahwa dalam putusan MK tersebut, partai politik yang telah diverifikasi dan ikut pemilu 2019 serta lolos ambang batas parlemen tidak perlu diverifikasi faktual, cukup diverifikasi administrasi.

Sedangkan, untuk partai politik yang telah diverifikasi dan ikut pemilu 2019 namun tidak lolos ambang batas parlemen, dan hanya memiliki perwakilan di DPRD, harus melaksanakan verifikasi faktual dan administrasi, begitu pula dengan partai politik yang baru.

Adapun menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, dampak dari putusan tersebut, setidaknya ada tiga kategori partai politik.

Kategori pertama, yaitu partai politik yang sudah melakukan verifikasi dan pernah ikut dalam pemilu serta telah lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Kategori kedua ialah partai politik yang pernah ikut pemilu, sudah melakukan verifikasi namun belum lolos ambang batas parlemen.

“Nah ketiga adalah partai politik baru yang belum pernah ikut pemilu dan belum melakukan verifikasi sama sekali,” tegasnya, kemarin di Jakarta.

Terkait putusan MK tersebut tegas Yusril sama sekali tidak logis. Karena jika ada tiga kategori partai politik, maka setiap kategori harus diperlakukan secara berbeda-beda pula. Seharusnya, jelas Yusril, parpol kategori pertama tidak perlu melakukan verifikasi, baik itu secara faktual maupun administrasi.

“Terhadap parpol kategori kedua, cukup melakukan verifikasi administrasi saja. Bagi parpol kategori ketiga harus melakukan verifikasi, baik itu faktual ataupun administrasinya,” tegasnya.

Dengan demikian, ia menegaskan, akan berupaya untuk mengajukan uji materi terkait hal itu.

“Nanti saya akan bicara dengan partai-partai dalam waktu dekat terutama yang tidak lolos PT. Di dalam UUD 1945 tidak ada berisi penyederhanaan parpol. Saya akan berpikir untuk menguji ke MK. Kalau tidak kita akan begini-begini terus,” tutupnya.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here