Polemik TWK, PKS: Usut Tuntas Siapa Mastermind yang Lemahkan KPK!

Bicaralah.com - Polemik terkait tidak lolosnya 75 pegawai KPK dari tes wawasan kebangsaan (TWK) masih menjadi perhatian publik. Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta agar masalah ini segera diselesaikan.

Pasalnya, pimpinan KPK dinilai tidak menaindaklanjuti arahan presiden Jokowi yang sudah memberikan lampu hijau soal kondisi tersebut.

“Jika dalam sepekan ini pembatan surat penon-aktifan 75 pegawai KPK tidak dilaksanakan berati semua araha presiden dan pendapat para pengamat tidak didengar. Ini kejadian luar biasa & patur kita kawal,” tulis Madani di akun Twitter-nya @MardaniAliSera dikutip, Kamis (20/5/2021).

Ia juga mengajak publik mengawal proses KPK. Sebab, menurutnya, akan selalu ada serangan balik dari pelaku korupsi kepada institusi yang istiqamah memberantas korupsi.

“Bisa masuk pelanggaran keputusan MK yg final dan mengikat plus berpotensi sangat melemahkan @KPK_RI. Semua pihak tidak boleh mendiamkan #SkandalNasionalKPK ini. Harus diusut tuntas dan diketahui siapa pelaku dan mastermind gerakan yang berpotensi melemahkan KPK ini,” tulisnya.

Adapun mengenai pelaporan terhadap 5 pimpinan KPK oleh 75 pegawai yang tak lolos TWK ke Dewan Pengawas, menurut Mardani, semuanya harus diproses.

“Karena itu bagian dr akuntabilitas dan pertanggung jawaban publik. Apalagi laporan untuk kasus #SkandalNasionalKPK. Ini masalah besar dan super serius,” ketusnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan telah dinonaktifkan melaporkan lima Pimpinan KPK ke Dewas. Pelaporan tersebut setidaknya dilandasi oleh tiga poin.

Pertama, menurut 75 pegawai KPK itu, terkait kejujuran dari Pimpinan KPK yang mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi dari TWK, tapi hal itu sebaliknya

Kedua, karena adanya sejumlah pertanyaan janggal dalam TWK yang mengarah kedugaan pelecehan seksual.

Ketiga, Pimpinan KPK telah sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan terkait 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan melalui SK 652.

Ironisnya, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN menurut Mahkamah Konstitusi tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here