Jaksa Habib Rizieq Cs Dilarang Aktif di Ormas, Kok Bisa?

Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan Habib Rizieq Shihab dan sejumlah pengurus Fron Pembela Islam (FPI) untuk terlibat dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas) manapun. Selain itu, para terdakwa kerumunan Petamburan itu juga dilarang menggunakan atribut atau simbol-simbol yang berkaitan dengan FPI.

Dimana larangan itu disampaikan JPU menyusul pembacaan tuntutan terhadap Habib Rizieq bersama kelima terdakwa lainnya, yaitu Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi.

Adapun dalam tuntutannya, jaksa menuntut Habib Rizieq dihukum selama dua tahun penjara atas perkara kerumunan di Petamburan dan kelima terdakwa lainnya dituntut hukuman penjara selama satu tahun enam bulan dalam perkara yang sama.

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab berupa pencabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, yaitu menjadi anggota dan atau pengurus organisasi kemasyarakatan selama tiga tahun,” tegas  JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin 17 Mei 2021 malam.

Tak hanya Habib Rizieq, jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Alhabsy, dan Maman Suryadi berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. “Yaitu (dicabut haknya) menjadi anggota dan atau pengurus organisasi masyarakat selama dua tahun,” ujar jaksa.

Selain itu, jaksa juga meminta kepada majelis hakim agar dalam putusan hakim melarang kegiatan penggunaan simbol atau atribut terkait FPI. Larangan penggunaan simbol dan atribut ini disampaikan jaksa, sebab FPI telah dibubarkan dan dianggap sebagai ormas terlarang di tanah air.

Diketahui sebelumnya, Habib Rizieq dan kelima pengurus FPI itu dinyatakan bersalah oleh JPU atas pelanggaran kekarantinaan kesehatan pada saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Habib Rizieq di Petamburan pada November 2020 lalu.

Dalam perkara ini, Haris Ubaidillah merupakan ketua panitia acara pernikahan sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Ahmad Sabri Lubis saat itu merupakan Ketua Umum FPI dan bertanggung jawab atas undangan yang hadir.

Berikutnya, Ali Alwi Alatas adalah sekretaris panitia kegiatan tersebut. Selanjutnya, Idrus Alhabsy merupakan anggota FPI yang memesan tenda dan menutup jalan.

Sementara itu, Maman Suryadi adalah anggota FPI yang bertugas mengamankan acara pernikahan dan berjanji akan menghalau jika terjadi kerumunan, tapi kenyataannya malah membiarkan kerumunan massa terjadi di Petamburan hingga memadati sepanjang Jalan KS Tubun.

Selain itu, para terdakwa juga diyakini melanggar Pasal 82A Ayat (1) jo Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 10 huruf b KUHP jo Pasal 35 Ayat (1) KUHP.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here