Hasto ‘Digetok’ Demokrat: Bantu Pemerintah Temukan Harun Masiku!

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, bahwa PDIP tidak mungkin koalisi dengan Demokrat dan PKS di Pilpres 2024. Alasannya, Demokrat merupakan partai elektoral, sementara PDIP berideologi.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa SBY menggunakan politik bansos pada Pemilu 2009. Pada tahun 2009 saya menjadi saksi bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan sehingga waktu itu ada yang menjuluki Pak SBY itu kan ‘Bapak Bansos Indonesia’,” kata Hasto dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate, Jumat, 28 Mei 2021 lalu.

Menanggapi hal ini, politisi Demokrat  Irwan Fecho meminta agar Hasto tidak terlalu mengurusi partai lain. Ia menyebut, Hasto lebih baik mengurusi keberadaan Harun Masiku.

“Ketimbang cawe-cawe ngurusi partai lain, Mas Hasto lebih baik bantu pemerintah dan KPK temukan Harun Masiku yang sudah 500 hari menghilang,” tegasnya, kemarin.

Diketahui, nama Hasto disebut dalam persidangan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP yang melibatkan Harun Masiku sebagai penyuap, agar bisa menggantikan Riezky Aprilia.

Adapun dalam persidangan, pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah menyebut Hasto mengetahui upaya PAW tersebut. Terdakwa pemberi suap, Saeful Bahri, diketahui sebelumnya menjadi staf Hasto. Mantan komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan yang menjadi terdakwa dalam kasus suap itu juga berjanji membuka dugaan keterlibatan Hasto. “Pembongkaran termasuk misalkan dugaan ke Hasto dan juga PDIP, Megawati, beliau itu akan membuka proses itu semua, apakah ada keterlibatan,” ujar Saiful Anam, pengacara Wahyu, beberapa waktu lalu.

Irwan Fecho menambahkan, Hasto lebih baik fokus pada kasus itu. “Mas Hasto pasti pusing dengan kasus yang menyeret namanya ini. Tapi tidak perlulah bawa-bawa nama partai lain untuk mengalihkan perhatian.

Sebagai Sekjen, Mas Hasto harusnya membantu Presiden Jokowi maupun Ketum Bu Megawati untuk menyelesaikan masalah yang menggerogoti dukungan wong cilik PDIP ini,” ketusnya.

Selain itu, Irwan juga membandingkan kasus Harun Masiku dengan kasus lama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin yang buron.

Dimana kasus Nazaruddin terjadi pada masa pemerintahan SBY, tokoh sentral Demokrat. “Semasa pemerintahan Presiden SBY dulu, hanya butuh 78 hari bagi KPK untuk membekuk Nazaruddin. Masak sekarang sampai 500 hari, Harun Masiku belum ketemu? Kemauan politik partai yang berkuasa sangat krusial untuk menegakkan hukum dengan adil,” tutupnya.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here