Sindir Firli Soal TWK KPK, Mahasiswa: Tindakan Inkonstitusional!

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Aceh Muhammad Fadli menyoroti penonaktifan 75 pegawai KPK setelah dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Penonaktifan 75 pegawai KPK merupakan tindakan inskonstitusional yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri,” ujar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Aceh Muhammad Fadli, dikutip dalam keterangan resminya, kemarin.

Menurutnya, penonaktifan itu menyebabkan tugas-tugas penting 75 orang pegawai KPK termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan dialihfungsikan dan diambil alih. Ia menambahkan, bahwa mereka yang dinonaktifkan merupakan orang-orang berintegritas, jujur, dan punya prestasi yang luar biasa selama menjadi pegawai.

Selain itu menurutnya, UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK dan Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN tidak menyebut secara eksplisit bahwa pegawai yang tidak lulus TWK harus dipecat.

Adapun keputusan tersebut jelas Fadli, bertentangan dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review UU 19/2019 Tentang KPK yang mensyaratkan tidak boleh ada tindakan yang merugikan insan KPK dalam pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kemudian kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi (Guardians Of Constitution) telah mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) untuk kemudian wajib dan harus diikuti oleh pimpinan KPK.

“Presiden saja selaku kepala negara dan kepala Pemerintahan Indonesia wajib mengikuti apa pun putusan Mahkamah Konstitusi, apalagi ini pimpinan KPK,” tutupnya.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here