Pencabutan Surat Non Aktif Ditolak KPK, Harun Al Rasyid Negara Sudah Membayar Kami!

Pimpinan KPK menolak mencabut Surat Keputusan (SK) 652, terkait hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Namun demikian, salah satu pegawai yang tak lolos, yakni Harun Al Rasyid mengatakan, bahwa dirinya akan mempertimbangkan audiensi.

“Kami baru dapat kabar dari lewat informasi yang berkembang di WA, ternyata pimpinan tetap berkeinginan tidak mengabulkan permohonan kami. Saya belum diskusi lagi dengan kawan-kawan lain, apakah kita juga akan melakukan audiensi kepada pimpinan secara langsung terkait dengan tanggapan atas surat kami itu atau bagaimana,  kami diskusikan lebih lanjut dengan kawan-kawan,” tegasnya kepada wartawan, kemarin.

Sebagaimana diketahui, SK yang mereka ajukan adalah agar bisa kembali bekerja di KPK sebagaimana sebelumnya.

“Kami ingin agar SK 652 segera dicabut pimpinan,  agar kami bisa ikut melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dari kami. Kami masih digaji oleh negara. Negara ini sudah membayar kami. Ini kami harus memberikan imbal baliknya.

“Oleh karena itu kami sangat berkeinginan agar kami masih bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan seperti sediakala kemarin-kemarin,” tutupnya.

Sebagai informasi, penolakan itu berdasarkan surat jawaban pimpinan KPK nomor R/1578/HK.07/01-50/06/2021, tertanggal 2 Juni 2021, yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Surat itupun beredar di lingkungan wartawan KPK.

Berikut isi SK tersebut:

  1. Bahwa Pimpinan KPK menerbitkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 sebagai tindak lanjut hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yangdisampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Pimpinan KPK, yangmenerangkan bahwa bahwa 75 (tujuh puluh lima) orang Pegawai KPK Tidak Memenuhi Syarat untuk dialihkan menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
  2. Bahwa Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 dikeluarkan oleh Pimpinan KPK sesuai tugas dan kewenangan untuk merumuskan, menetapkan kebijakan dan strategi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (goodgovernance), agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif dan efisien. KebijakanPimpinan KPK tersebut, dilatarbelakangi adanya mitigasi resiko/permasalahan yang mungkin timbul dengan adanya 75 (tujuh puluh lima) Pegawai KPK yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pegawai ASN.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, kami sampaikan bahwa Pimpinan KPK tidak dapat memenuhi permintaan Sdr. Sujanarko, dkk untuk mencabut Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here