Pemerintah Kalahkan Rekor First Travel Soal Gagalkan Ibadah ke Mekkah!

Kasus pembatalan haji 2021 yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama sampai hari ini masih menyisakan duka bagi calon jemaah haji Indonesia. Bagaimana tidak, setidaknya tahun ini merupakan kali kedua umat Islam gagal menjalankan rukun Islam yang kelima, yakni berangkat haji.

Meski memang, alasan sederhana yang dilontarkan pemerintah masih belum dirasa puas oleh banyak pihak. Yakni mengenai pandemi covid-19. Padahal, ada sejumlah negara yang diperbolehkan masuk ke Saudi Arabia dan ironisnya beberapa negara yang diperbolehkan terbilang memiliki tingkat kematian tinggi akibat covid-19.

Sejumlah pihak mendesak adanya audit mengenai dana haji, lantaran KH Ma’ruf Amin pernah mengatakan, bahwa dirinyalah yang menandatangani diperbolehkannya penggunaan dana haji untuk infrastruktur pada 2017 lalu.

Sebagaimana diketahui. laporan media dalam beberapa hari terakhir menyebutkan, kuota haji tahun ini adalah 60.000 jemaah, dengan perincian 15.000 dari dalam Saudi dan sisanya dari negara-negara lain.

Kasus Gagal Haji 2021 Nyaris Samakan Rekor Kasus First Travel

Tentunya masalah ini mengingatkan kembali soal kasus yang sama, dimana dialami sekitar 52.682 orang juga pernah mengalami gagal berangkat umrah dari agen perjalanan ibadah haji dan umrah First Travel.

Kasus yang terjadi pada tahun 2017 ini sontak mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia kala itu. Dimana pasangan suami istri, yakni Andika Surachman dan Anisa Hasibuan, yang merupakan desainer terkenal.

Mengutip kompas.com dengan judul ‘Korban First Travel yang Belum Diberangkatkan Sebanyak 58.682 Orang’, dimana saat itu Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri dijabat oleh Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak yang mengatakan, bahwa jumlah korban agen perjalanan First Travel terus bertambah.

Para calon jemaah tak diberangkatkan meski telah lewat waktu yang dijanjikan. “Dari penelusuran data First Travel, total jemaah promo yang daftar bulan Desember 2016 sampai Mei 2018 ada 72.682 orang,” ucap Herry di Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Kasus First Travel, Pelaku Diduga Melakukan Pencucian Uang Lewat Bisnis

Mengutip merdeka.com dengan judul ‘Terdakwa kasus penipuan First Travel diduga melakukan pencucian uang’, tentunya kasus tersebut menjadi perhatian Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Bahkan, saksi ahli dari lembaga tersebut menyebut adanya dugaan kuat kedua pelaku melakukan pencucian uang melalui rekening perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Adapun dari sejumlah bukti persidangan disebutkan, bahwa ada transaksi melalui rekening perusahaan untuk keperluan pribadi keduanya yang terlah ditetapkan sebagai terdakwa.

“Dari ilustrasi kami sangat terlihat kental kasus pencucian uang,” kata M Novian, saksi ahli PPATK, Rabu (11/4/2018) lalu.

Selain itu, dalam penjabaran disebutkan bahwa terdakwa menggunakan rekening perusahaan. Kemudian membelanjakan pakai harta orang lain serta transaksi tarik tunai. “Semua bertujuan agar asal usul (uang) tidak ketahuan dari hasil kejahatan. Rekening perusahaan hanya kamuflase supaya terlihat itu (uang) dari kegiatan bisnis,” pungkasnya.

Hukuman Telak untuk Andika Surachman dan Anisa Hasibuan

Mengutip CNNIndonesia dengan judul ‘Bos First Travel Anniesa Hasibuan Dituntut 20 Tahun Penjara’, dimana dalam kasus penipuan umrah ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua bos biro perjalanan umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel , yakni Andika Surachman dan Anisa Hasibuan dengan hukuman 20 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana selama 20 tahun penjara dikurangkan masa tahanan dengan eprintah tetap ditahan dan denda Rp10 miliar subsider 1 tahun empat bulan kurungan,” ujar JPU Heri Jerman dalam pembacaan gugatan, di Pengadilan Negeri Depok, Depok, Senin (7/5/2018) lalu.

Pemerintah Mencatat RI Sebagai Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)

Hal ini terungkap pada Jum’at (23/12/2018) lalu, dimana Menkeu Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada mantan Menteri Agama Lukman Hakim sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) pasar sukuk negara kategori kementerian / lembaga Pemrakarsa proyek infrastruktur yang dibiayai oleh SBSN di Istana Negara.

sumber: antara

Bahkan, dengan bangganya pemerintah memastikan bahwa RI merupakan negara (sukuk negara) terbesar di dunia, tercatat sampai November 2016, penerbitan sukuk negara di pasar internasional mencapai 10,12 miliar dolar AS, dengan nilai ‘out standing’ 9,5 miliar dolar AS.

Mengutip antara, dengan judul Penghargaan Stakeholder Pasar Sukuk Negara, tentunya penghargaan tersebut setidaknya bisa menjelaskan bahwa pemerintah bisa menggunakan anggaran haji untuk infrastruktur, ditambah pernyataan Ma’ruf Amin yang mengaku bahwa dirinyalah yang menandatangani penggunaan dana haji untuk infrastruktur.

Mengutip laman Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan  dengan judul ‘Pembiayaan proyek SBSN Tahun 2021, Membangun Negeri di Tengah Pandemi’.

Dalam laman tersebut dituliskan, Salah satu instrumen fiskal strategis yang digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional adalah proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan sarana / pra-sarana layanan kepada masyarakat. Capaian pembangunan melalui SBSN Proyek pada tahun 2020 mencapai 90,96% dari nilai pagu pembiayaan SBSN.

sumber djppr.kemenkeu.go.id

Untuk terus mempererat koordinasi kebijakan terkait pelaksanaan proyek SBSN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bappenas dan K/L pelaksana proyek SBSN 2020, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), menyelenggarakan Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN. Kegiatan tersebut juga bertujuan sebagai wadah penutupan program SBSN Proyek 2020 dan Kick-off SBSN Proyek 2021.

Dan yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana pemerintah menjelaskan soal ini?, dan bagaimana jika memang akhirnya dana haji digunakan untuk infrastruktur dengan tujuan perbaikan ekonomi melalui infrastruktur.

Bagaimana Pemeirntah Membangun Ekonomi dengan Infrastruktur Sementara Utang Saja Membengkak?

Sebagai informasi, pada 2019 sebelum terjadinya pandemi utang neto pemerintah sebesar Rp 437,5 triliun. Kemudian, melonjak hingga Rp 1.226,8 triliun di tahun 2020. Lalu, pada 2021 outlook utang neto sebesar Rp 1.177,4 triliun.

Penambahan utang neto tahun lalu walhasil membuat akumulasi bunga utang pemerintah sebesar Rp 314,1 triliun, naik Rp 38,6 triliun dari tahun sebelumnya. Jumlah itu terus mekar. Jika dihitung sejak 2019 maka total bunga utang sebesar Rp 373,3 triliun pada 2021, atau bertambah Rp 97,8 triliun.

Bahkan di tahun 2022, pemerintah memperkirakan total bunga utang tembus Rp 417,4 triliun. Secara berurutan, beban bunga baru yang diakibatkan pembiayaan defisit APBN sejak 2020 hingga 2022 masing-masing sebesar Rp 38,2 triliun, Rp 49,6 triliun, dan Rp 45,3 triliun.

Sementara bunga baseline atau bunga dari utang-utang pemerintah sebelumnya masing-masing sebesar Rp 275,9 triliun, Rp 323,7 triliun, dan Rp 372,1 triliun.

Apakah, ekonomi kita akan maju dengan infrastruktur, sejauh manakah efektifitas pembangunan infastruktur di tengah pandemi, dan dengan berbagai pernyataan dan jejak digital yang ada, apakah tidak cukup menjelaskan adanya penggunaan dana haji?.

Lalu, apakah ada lembaga yang ingin mengauditnya agar masyarakat lebih mendapatkan kejelasan, meski memang, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan dana milik calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya aman.

“Dana haji aman, saldo per Mei 2021 nilainya Rp150 triliun, tidak ada utang akomodasi ke Arab Saudi,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (7/6/2021) lalu. (Lapsus/Denny Indragiri)

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here