Pegawai KPK Tak Lolos TWK Ajukan Judicial Review ke MK, Menang Gak Ya?

Pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terus melakukan perlawanan. Kini, mereka mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejumlah pasal, yakni Pasal 69B dan 69C UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, yang mengatur tentang alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tuntutan mereka.

“Jadi pada hari ini kita mendaftarkan JR ke MK, pasalnya ada 69 B dan Pasal 69C,” tegas perwakilan pegawai, Hotman Tambunan di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021.

Ia mengatakan, bahwa penggunaan TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 28 UUD 1945.

“Sekaligus menguji pengertian tidak merugikan dalam alih tugas ini sesuai putusan MK nomor 70,” sambungnya.

Adapun pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), menurutnya selama ini menafsirkan sendiri mengenai maksud alih status tersebut. “Sebenarnya juga anggota DPR telah memberikan artian tentang tafsir itu. Nah, kami berpikir supaya jangan menjadi bola liar di masyarakat kita bawalah ke MK,” sambung Hotman.

Dengan pengajuan uji materi tersebut, ia berharap MK dapat menetapkan tafsiran mengenai prosedur alih status pegawai menjadi ASN yang benar. “Karena kita menyadari mereka, para hakim MK adalah para negarawan yang memahami konsep dan filosofi dasar wawasan kebangsaan,” tutupnya.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here