Gagal ke Mekkah, Transparankah Dana Haji, Infrastruktur dan Komunikasi Resmi RI-Arab Saudi?

Bicaralah.com - Nyaris dua tahun sudah bangsa Indonesia menghadapi pandemi covid-19. Tentunya banyak hal serta dampak yang dirasakan, baik ekonomi, sosial, pendidikan dan keagamaan.

Seperti diketahui, sejak awal pandemi pemerintah justru berencana membagikan diskon terhadap hotel, restoran guna menambah pendapatan negara, karena semua orang tau bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi.

Ironisnya, bantahan-bantahan sejumlah menteri Jokowi di awal pandemi dengan menyebut covid-19 tidak masuk ke Indonesia. Justru sebaliknya, ketika sejumlah negara sedang sibuk melakukan recovery, Indonesia sedang tinggi-tingginya, hingga korban meninggal tak dapat dihindari.

Meski memang belum genap dua tahun, jika ditentukan pemerintah sejak awal Merat 2020 lalu, namun terhitung dua tahun sudah umat muslim di Indonesia tidak bisa menjalankan ibadah haji ke Mekkah.

Kita tau, bahwa ibadah haji adalah merupakan Rukun Islam yang kelima, dimana diwajibkan bagi umat muslim untuk berangkat, dengan ketentuan siap finansial dan fisik.

Hari ini, Kementerian Agama memastikan pembatalan pemberangkatan haji 2021. Masyarakat, terutama umat muslim menjadikan keputusan ini sebagai sebuah cobaan, karena Islam mengajarkan manusia hanya bisa berencana, Allah SWT lah yang menentukannya.

Mengapa 11 Negara Bisa Mendatangi Mekkah di masa Pandemi?

Arab Saudi memang memperketat ibadah haji tahun ini (2021), namun ada pengecualian untuk bisa berangkat, yakni jamaah yang sudah disuntik vaksin yang telah ditentukan pemerintah setempat, yakni dengan vaksin yang telah menerima Emergency Use Listing Procedure (EUL) dari WHO. Vaksin yang dimaksud adalah Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca.

Indonesia sendiri telah menggunakan AstraZeneca, mesti terbatas, karena vaksin yang digunakan di Indonesia adalah vaksin asal China, yakni Sinovac. Berbeda dengan Malaysia, yang dengan cepat pemerintahan setempat langsung memberikan vaksin Pfizer kepada calon jemaah haji agar bisa memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

“Untuk jemaah haji yang belum divaksinasi, mereka akan menerima vaksin Pfizer,” ujar Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia, Khairy Jamaluddin, dikutip Senin (31/5/2021).

Menariknya, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyebutkan, ada 11 negara yang dibolehkan masuk ke negara tersebut. Dimana hal ini disampaikan melalui akun Twitter Resmi Kemendagri Arab Saudi @MOISaudiArabia.

Adapun ke-11 negara itu adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss dan Uni Emirat Arab.

Masyarakat Indonesia boleh-boleh saja menerima cobaan dari sang khalik. Namun, apakah tak ada satupun masyarakat yang bertanya-tanya, jika dibanding dengan Amerika, Italia, Inggris, seberapa jauh luasan pandemi covid-19 dengan Indonesia?

Amerika Serikat

Para ilmuwan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di University of Washington memperkirakan bahwa kematian akibat covid-19 lebih dari 905.000. Jumlah tersebut jauh di atas angka resmi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) pada Rabu (5/5/2021) lalu ada 575.491.

“Banyak negara telah mengerahkan upaya luar biasa untuk mengukur jumlah korban pandemi, tetapi analisis kami menunjukkan betapa sulitnya melacak secara akurat penyakit menular baru dan yang menyebar dengan cepat,” tegas Direktur IHME Christopher Murray.

Inggris

Misal saja kita ambil sampling pada awal tahun, dimana Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melaporkan, setidaknya angka kematian di negaranya melampaui 100 ribu, mengutip laporan Yahoo News, Selasa (26/1/2021) lalu.

Melalui konferensi pers di Downing Street, ia meminta maaf kepada rakyat Inggris atas melonjaknya kasus covid-19. Bahkan, sebelum jumpa pers, pemimpin Partai Buruh Sir Keir Starmer merilis video di mana dia mengatakan korban tewas yang melewati 100.000 adalah sebuah “tragedi nasional”.

sumber: @Keir_Starmer

“Kepada semua yang berduka, kita harus berjanji untuk belajar dari apa yang salah dan membangun negara yang lebih tangguh,” kata Starmer.

Italia

Melansir Reuters, Italia adalah negara ketujuh di dunia paling tinggi, setelah Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, India, Rusia, dan Inggris. Kementerian kesehatan mengatakan 318 kematian baru akibat penyakit itu telah dicatat dalam 24 jam terakhir sehingga jumlah total kematian sejak epidemi melanda negara itu 13 bulan lalu menjadi 100.103 jiwa.

Prancis

Ada juga yang membuat hal ini menjadi menarik, karena Prancis yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi ternyata juga masuk dalam daftar negara dengan angka kematian covid-19 tertinggi.

Berdasarkan data Johns Hopkins University, Kamis (3/6/2021), berikut lima negara dengan kasus covid-19 tertinggi:

1. Amerika Serikat: 33,3 juta

2. India: 28,3 juta

3. Brasil: 16,7 juta

4. Prancis: 5,7 juta

5. Turki: 5,2 juta

Bagaimana dengan Indonesia?

Satgas Penanganan Covid-19 mencatat per Kamis (3/6/2021) kasus harian Covid-19 di Indonesia bertambah sebanyak 5.353 kasus. Adapun, tambahan kasus kematian mencapai 187 orang, sehingga total menembus 51.095 orang. Dengan tambahan 5.353 kasus, maka kasus kumulatif covid-19 nasional sudah menembus 1.837.126 kasus terkonfirmasi.

Sementara itu, jumlah pasien yang sembuh hari ini bertambah cukup banyak, 11.092 orang, sehingga total mencapai 1.691.593 orang. Baca Juga : WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Bertambah 5 Orang Pada hari ini, jumlah orang meninggal akibat Covid-19 bertambah sebanyak 187 orang atau kumulatif menembus 51.095 kasus.

Pada hari ini, jumlah orang meninggal akibat Covid-19 bertambah sebanyak 187 orang atau kumulatif menembus 51.095 kasus.

Alasan Tidak Memasukkan RI Dalam Daftar Negara Boleh ke Arab Saudi Tidak Masuk Akal?

Melihat jumlah kematian dari beberapa negara yang masuk dalam daftar diperbolehkan ke Arab Saudi, Indonesia merupakan negara yang bisa dikatakan terbilang lebih sedikit, dari Amerika, Inggris, Italia dan Prancis.

Rasanya, alasan tersebut tidak bisa diterima dengan akal sehat, mengingat daftar kematian di beberapa negara tersebut lebih krusial.

Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur

Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden RI, KH MA’ruf Amin pernah mengatakan, bahwa dirinyalah yang menandatangani soal dana haji untuk investasi . Pada 2017 lalu, ia menyebut sudah ada dana sekitar Rp 35 triliun untuk Surat Berharga Syariah Negara Ritel atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Dana haji itu kan memang boleh diinvestasi. Sekarang saja mungkin ada Rp 35 triliun sudah digunakan untuk Surat Berharga Syariah Negara Ritel atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),” ungkap Ma’ruf di kediamannya, Jalan Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Senin (31/7/2017), mengutip wartakota.

Bahkan MUI katanya, telah mengeluarkan fatwa terkait pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana investasi para calon jemaah haji. “Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Fatwa MUI, dan saya juga tanda tangani itu, untuk kepentingan infrastruktur untuk lain-lain,” jelas Ma’ruf.

Masyarakat Harus Mempertanyakan Nasib Dana Haji, Apakah Terpakai untuk Infrastruktur?

RI saat ini sedang mengalami krisis mendalam, mengingat utang pemerintah terus mengalami kenaikan. Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mencatat posisi utang pemerintah per akhir Maret 2021 mencapai Rp6.445,07 triliun atau setara dengan 41,64 persen dari PDB Indonesia.

Posisi utang tersebut meningkat 1,3 persen jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada Februari 2021 yang tercatat sebesar Rp6.361 triliun. “Secara nominal, posisi utang pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19,” tulis Kemenkeu dalam laporan APBN Kita edisi april 2021 lalu.

Menariknya adalah, pemerintah juga menggunakan dana wakaf untuk infrastruktur senilai Rp597 miliar. Hingga Desember 2020, total dana wakaf yang terkumpul mencapai Rp328 miliar. Jumlah tersebut didapat dari dana umat yang dititipkan kepada bank penerima dana wakaf yang terakumulasi.

“Mengingat jumlah dan antusiasme partisipasi masyarakat  dalam wakaf, para stakeholder atau pemangku kepentingan akan mengembangkan pengelolaan wakaf uang untuk memperkuat Islamic Social Safety Net,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin, 25 Januari lalu.

Jika dana Bantuan Sosial saja rawan dikorupsi oleh pejabat publik, terbukti Juliari Batubara, saat ini sedang dalam proses persidangan soal kasus bansos, di Bandung Barat, Aa Umbara, Bupati non-aktif dari Partai Nasdem ditangkap KPK karena kasus bansos disebut-sebut menerima uang Rp1 miliar.

Jelas, dana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan saja, pejabat kita berani mencurinya. Meski tidak berburuk sangka mengenai dana haji, namun setidaknya pemerintah bisa menjelaskan:

1 Transaparansi komunikasi dengan pihak Arab Saudi agar masyarakat lebih jelas

2 Transparansi laporan keuangan Dana Haji kemana, ada dimana dan digunakan untuk apa?

3 Mempertanyakan alasan kuat Arab Saudi mengenai tidak masuknya RI dalam 11 negara tersebut, ironis karena Indonesia adalah negara terbesar umat Islam di dunia.

Rakyat Indonesia wajib dan memilik hak untuk mengetahui kemana dana haji meski Menteri Agama memastikan calon jemaah haji bisa mengambil dana yang telah disetor, serta komunikasi resmi dengan Arab Saudi, agar publik tidak bertanya-tanya dan menaruh curiga kepada pemerintah. (Muda Saleh/Analis Sosial Universitas Bung Karno)

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here