Banyak yang Nilai TWK KPK Abal-abal, Guru Besar UGM Ini Malah Minta Pegawai Berjiwa Besar?

Sebanyak 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) diminta untuk berjiwa besar. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) Professor Nur Hasan.

“Para pegawai yang tidak lulus harus berjiwa besar, karena ini perintah Undang Undang no 19 tahun 2019 yang sudah diuji di Mamamah Konstitusi,” ujarnya, dikutip dari keterangan resminya kemarin.

Adapun KPK menurutnya adalah pelaksana Undang Undang, bukan pembuat Undang Undang. Karena itu KPK melaksanakan segala peraturan perundang undangan selurus-lurusnya.

“Dalam UU no 19 tahun 2019 tentang KPK, disebutkan bahwa pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Karena itu diatur dalam Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dan disebutkan syarat alih pegawai KPK menjadi ASN dan diatur lagi dalam peraturan komisi KPK no 1 tahun 2021 tentang mekanisme pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sesuai UU no 5 tahun 2014 tentang ASN yang mengatur syarat-syarat menjadi ASN yang salah syarat adalah setia kepada Pancasila, UUD1945, NKRI dan pemerintah,” ungkapnya.

Hasan menambahkan, bahwa seorang ASN tidak terlibat organisasi terlarang pemerintah dan undang undang. Selanjutnya KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawain Negara (BKN).

“BKN yang melaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK sebanyak 1351 orang. Hasilnya lulus 1274 orang dan tidak lulus 75 orang. Tapi mengapa sekarang dipersoalkan dan materi Tes Wawasan Kebangsaan yang disalahkan. Sebab yang memenuhi syarat justru lebih banyak, artinya alat ukur tes wawasan kebangsaan tidak bermasalah. Materi tes dibuat dan dilaksanakan oleh Lembaga Negara yang sah BKN bersama Tim Assesment yang profesional,” tambahnya.

Seharusnya menurut Hasan, semua pihak harus menghormati bahwa materi, metode dan alat tes tidak ada yang salah.

“Buktinya banyak yang lulus 1274 orang dan hanya 75 yang tidak lulus. “Harusnya bagi yang tidak memenuhi syarat bersikap ksatria, tidak perlu menyalahkan materi atau orang lain. Harusnya introspeksi ke diri sendiri, kenapa yang lain bisa, saya tidak bisa. Jangan sampai kita tergiring pada opini bahwa 1274 pegawai yang memenuhi syarat dianggap bermasalah,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengatakan nasib lembaga antirasuah kini telah tamat di tangan pemerintahan presiden Jokowi. Hal ini ia sampaikan menyusul 75 pegawai KPK tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Padahal, semua pihak mengetahui, 75 pegawai yangtak lulus adalah sosok yang paling memiliki integritas tinggi dalam menuntaskan kasus korupsi di Indonesia. Bahkan menurut Ketua PP MUhammadiyah Bidang Hukum dan HAM ini, KPK telah dilemahkan sejak Jokowi mengirim surat Presiden ke DPR RI untuk merevisi UU KPK.

“Sejak UU KPK direvisi, dengan UU 19/2019, di tangan Presiden Jokowi lah KPK itu tamat riwayatnya. Jadi bukan dilemahkan, sudah tamat riwayatnya,” ujarnya, dalam keterangan resmi,

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here