Sering Blunder, Tak Tepat Janji, Kapasitas Jokowi Sebagai Presiden Dipertanyakan Rakyat Indonesia

Presiden Jokowi mengalami kesalahan dalam ucapan saat menyebut Padang sebagai provinsi. Padahal, Padang adalah ibukota provinsi Sumatera Barat.

Apa yang diucapkan Jokowi tentunya menjadi kisruh di sosial media, dalam beberapa jam kemudian. Pasalnya, mantan gubernur DKI itu sebelumnya juga sempat membuat pernyataan kontroversial soal Bipang, yang akhirnya diketahui ‘Babi Panggang’.

ironisnya, Jokowi adalah seorang presiden, yang seharusnya bisa menjadi contoh baik bagi masyarakat. Bahkan, Padang adalah ibukota Sumatera Barat itu sudah diketahui anak-anak sejak SD.

Jauh sebelumnya, Jokowi juga pernah menyebut bahwa Soekarno lahir di Blitar, seharusnya di Peneleh, Surabaya.

Ia juga kerap mengklaimbahwa dirinya dekat dengan wong cilik. Dimana saat itu, mantan wali kota Solo ini menyebut ia tak sepakat adanya kenaikan BBM, karena akan menyulitkan masyarakat bawah.

Namun, apa yang disampaikan tak selaras, Jokowi nyatanya berkali-kali menaikkan harga BBM.

Kali ini, ada pula soal Jokowi mengomentari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Menariknya, Jokowi secara mengejutkan mengaku tidak selalu memeriksa sejumlah Perpres secara rinci lantaran begitu banyak jumlah dokumen yang harus tandatanganinya.

“Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Ahad (5/4). Bahkan, gara-gara jawaban itu, muncul berita di surat kabar berbahasa Inggris terbitan Jakarta berjudul ‘Joko: I don’t read what I sign’.

Jokowi menyatakan dalam pidato di acara Konferensi Asia Afrika (KAA) pada akhir April lalu, Indonesia masih memiliki utang kepada International Monetary Fund (IMF) sebesar 2,79 miliar dolar AS. Pendapat Jokowi dikuatkan Seskab Andi Wijajanto.

Nyatanya, pernyataan Jokowi tersebut dibantah Wapres Jusuf Kalla dan Menkeu Bambang Brodjonegoro. Bahkan, presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai mengklarifikasi bahwa utang Indonesia ke IMF sudah lunas.

Selain itu, Presiden Jokowi juga telah berjanji ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, tak butuh waktu lama, ketika mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri, tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Keputusan ini sempat menuai reaksi banyak pihak karena dianggap janggal, lantaran saat pemilihan menteri Kabinet Kerja, Jokowi menggandeng dua lembaga itu.

Kendati memang, akhirnya Komjen Budi Gunawan dinyatakan batal status tersangka oleh KPK setelah menang di sidang praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), komitmen Jokowi mulai diragukan.

Menarik memang, apa yang ada dalam diri Jokowi, melihat sepak terjang keputusannya, seperti menolak impor pangan, namun kenyataannya menterinya melakukan impor. Peningkatan dunia kerja bagi para generasi muda, namun disaat masyarakat sedang kesulitan mendapat kerja akibat industri gulung tikar sebagai dampak pandemi, Tenaga Kerja Asing (TKA) justru muncul ke Indonesia.

Dan tentunya Omnibus Law yang disebut-sebut merugikan bangsa Indonesia di berbagai sektor. Begitu pula dengan komitmen pemberantasan korupsi, justru menteri-menteri Jokowi sejak periode pertama dan kedua ini masih asik melakukan korupsi, dan berakhir di penjara. (Tim Redaksi)

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here