PPN Sekolah Ciptakan Wajah Suram Pendidikan di Indonesia

Berbagai kebijakan pemerintah yang belakangan ini dilakukan tampaknya makin jauh dari harapan untuk mensejahterakan rakyat. Terlebih kini, ada rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah.

Namun menariknya, hal ini dilakukan saat ekonomi Indonesia sedang mengalami krisis mendalam, kondisi politik juga masih memanas karena sejumlah pejabat negara sedang asik berdansa politik jelang Pilpres 2024.

Padahal, banyak ekonom menyebut dengan meningkatkan gairah belanja di sektor bawah akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Menariknya, pemerintah sepertinya tak mengindahkan hal ini dan justru tetap akan mengenakan PPN pada sektor tersebut.

PPN untuk Pendidikan, Sekolah di Daerah Bisa Tutup!

Sementara itu, di sektor pendidikan juga akan mengalami hal yang sama, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 011 Tahun 2014 Tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai dunia pendidikan juga akan dikenakan pajak.

Pemerintah tampaknya tak ada habis-habisnya mengenakan pajak diberbagai sektor, meski terang benderang jelas sudah apa yang dilakukan pemerintah guna memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia.

Namun, apakah kebijakan mengenai pajak pada dunia pendidkan akan berdampak baik, tentunya tidak. Karena kita bisa melihat lebih dalam, beberapa tahun terakhir saja kampus-kampus terhebat di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini diungkap dari Asia University Rankings 202, dan berdasarkan penilaian The Time Higher Education (THE), dimana Universitas Indonesia menduduki peringkat 15 di Asia Tengara dan 194 dunia. Sedangkan ITB berada di posisi 301-350, UGM berada di peringkat dunia 351-400.

Selain itu, kondisi dunia pendidikan di Indonesia juga masih dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, karena di level sekolah dasar saja, siswa masih mengalami tingkat stress yang cukup tinggi, begitu juga dengan level SMP.

Dari beberapa siswa yang pernah saya ajak bicara, banyak di antara mereka yang mengaku nyaris lupa dengan kawan sekelasnya karena terlalu lama tidak belajar tatap muka.

Jika PPN tersebut akan dikenakan dalam dunia pendidikan, tentunya akan mengakibatkan sekolah sekolah di daerah akan terancam tutup. Karena biaya pendidikan bisa dipastikan akan mengalami kenaikan.

Jika kita rehat sejenak, mengenai sistem pembelajaran online saja, sebagian masyarakat di daerah yang memiliki tingkat ekonomi rendah sudah mengalami kesulitan untuk memberli handphone yang bisa difasilitasi sesuai dengan kebutuhan belajar online, belum lagi masalah sinyal provider yang belum tentu merata di seluruh Indonesia serta penggunaan pulsa.

Ada satu hal yang menurut saya cukup bertanya-tanya mengenai berbagai kebijakan pemerintah yang tak sejalan dengan harapan rakyat. Pasalnya, jika sikap protes hanya dilakukan oleh pengamat maupun analis diberbagai bidang keahlian sepertinya percuma, karena tak lama kemudian isu akan bergeser pada segemntasi berikutnya, sehingga isu yang sedang disorot dengan mudahnya hilang.

Pemerintah Berdiri Diantara Rakyat Tak Bernyawa

Dan yang menjadi pertanyaan adalah, masyarakat Indonesia seolah tak bisa berbuat apa-apa dengan berbagai kebijakan yang ada. Sehingga apa saja yang dilakukan pemerintah, tampaknya masyarakat hanya bisa terus menerus menelan pil pahit atas kebijakan kontra-produktif tersebut.

Jika ini berlangsung terus-menerus, jelas sudah bahwa pemerintah berdiri di antara masyarakat yang tak bernyawa.

RUU Omnibus Law, masyarakat tak bisa berbuat apa-apa, UU Minerba yang pembahasannya di tengah pandemi juga mengakibatkanmasyarakat tak bisa berbuat apa-apa.

Sekarang, masyarakat dihadapkan pada pajak yang paling mendasar dalam hidup, yakni sembako dan pendidikan. Padahal, Jokowi sebelumnya pernah membuat kartu sembako murah hingga Rp200 ribu, yang disebut-sebut salah satu upaya pemerintah melindungi 40 persen lapisan masyarakat terbawah. (Muda Saleh / Analis Sosial Universitas Bung Karno)

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here