Perkuat Persatuan Gerakan Rakyat, Rebut Hak Dasar, Lawan Liberalisasi Pendidikan!

Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei adalah satu dari peringatan lain setelah Hari Buruh Internasional pada bulan Mei ini. 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional berdasarkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara melalui SK Presiden No. 316 tanggal 16 Desember 1959.

Pada masanya, Ki Hajar Dewantara telah berjasa menciptakan counter hegemoni dari sistem pendidikan kolonial dengan mendirikan “Taman Siswa”. Sistem pendidikan kolonial pada saat itu sangat diskriminatif, hanya anak-anak priyayi yang boleh sekolah untuk mengisi birokrasi pemerintah dan tenaga terampil di pabrik-pabrik. Dengan pendirian Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara bermaksud memperluas akses pendidikan bagi semua kalangan dengan konsep “pendidikan yang memerdekakan”, khususnya rakyat Indonesia yang tertindas pada saat itu.

Saat ini, akses pendidikan semakin sulit ditengah situasi liberalisasi pendidikan. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulanagan Kemiskinan (TNP2K) terdapat 1.228.792 anak di usia 7 – 12 yang tidak dapat mengakses pendidikan di Indonesia. Diusia 13 – 15 tahun terdapat 936.675 anak. Sementara di usia 16 – 18 tahun terdapat 2.420.886 anak juga yang tidak dapat mengakses pendidikan. Kemiskinan merupakan faktor penting dalam dunia pendidikan. Kondisi ekonomi masyarakat semakin dipersulit dengan dikeluarkan kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja. Hal tersebut semakin memperparah kesulitan akses pendidikan dan mengarahkan sistem pendidikan bukan atas dasar kebutuhan daripada masyarakat.

Kemudian pandemi secara global seamkin mempersulit sektor pendidikan. Belum ada upaya serius Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan perlindungan warga negara yang merupakan hak konstitusional. Kesulitan mahasiswa dalam melakukan pembayaran SPP/UKT disampaikan dalam bentuk protes diberbagai daerah terhadap kampus. Disisi laen, kampus merespon hal tersebut dengan tindakan skorsing dan drop out. Mulai dari mahasiswa di Universitas Nasional, UNILAK Riau, UNNES, Teknokrat, hingga berbagai kampus lainnya. Hal demikian merupakan konsekuensi logis liberalisasi pendidikan yang tidak memberikan adanya demokratisasi dalam dunia pendidikan.

Dalam kondisi bonus demografi, pemuda – pemudi merupakan pelanjut angkatan sejarah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, mewujudkan pendidikan sesuai dengan prinsip keilmiahan dan kerakyatan merupakan jawaban atas situasi demikian. Atas situasi demikian, kami Komite Revolusi Pendidikan Indonesia mendesak :

1. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis serta Bervisi Kerakyatan
2. Gratiskan Pendidikan Selama Masa Pandemi
3. Hentikan Pembungkaman Ruang Demokrasi; Cabut SK Skorsing dan Drop Out terhadap Mahasiswa di Indonesia

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here