Kasus Haji Tambah Indeks Penilaian Global Makin Buruk ke RI, Pergantian Pemerintah Jadi Solusi

Bicaralah.com - Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama membatalkan keberangkatan haji 2021 memupuskan pulugan ribu jamaah di seluruh Indonesia. Karena memang, sesuai kuota yang pernah diberikan oleh Saudi Arabia yakni 60 ribu jamaah, termasuk 45 ribu dialokasikan untuk jamaah dari luar negeri.

Dimana hal ini diumumkan sebelumnya oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi, terkait pandemi covid-19 di berbagai negara, serta menjaga keamanan kota suci Mekkah.

Meski memang sudah banyak, termasuk redaksi yang menjelaskan, bagaimana kesedihan para lansia (lanjut usia) yang terpukul atas keputusan tersebut.

Namun, yang menjadi fokus juga adalah masalah recovery, bagaimana jika ada diantara para lansia yang mengalami stres karena telah menanti waktu untuk menginjakkan kaki di kota suci yang sangat dirindukan oleh umat Islam di seluruh dunia, terlebih tujuan utama adalah Ka’bah, sebagai poros kiblat umat Muslim sembahyang.

Selain itu juga, keputusan tersebut dinilai terburu-buru, tanpa ada komunikasi yang matang antar dua negara, serta transparansi hasil komunikasi tersebut agar umat muslim terutama calon jemaah bisa me;ihat langsung dan memberikan kewajaran atas keputusan itu.

Kini, dalam beberapa hari banyak masyarakat yang mendesak agar dana haji diaudit secara profesional. Hal ini menggambarkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sudah ‘minus’. Karena kondisi berbagai masalah seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan di Indonesia juga masih menjadi pekerjaan rumah yang sepertinya pemerintah tak mampu menyelesaikannya.

Apalagi pernyataan KH Ma’ruf Amin yang dengan bangganya menyebut bahwa dirinyalah yang menandatangani penggunaan dana haji untuk infrastruktur.

Permasalahan ini bisa saja akan menjadi puncak kekecewaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah. Sebagaimana diketahui, haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan sangat diinginkan oleh semua umat Islam, baik yang mampu maupun yang tidak mampu.

Masalah ini juga bisa saja menjadi puncak atau ending dari bola salju kemarahan publik terhadap pemerintah yang tak bisa menjalani tata kelola sistem pemerintahan secara keseluruhan.

Memalukan, tentunya ya! pasalnya Indonesia merupakan negara mayoritas muslim dan terbesar di dunia.

Melihat berbagai masalah yang dialami bangsa Indonesia dalam beberapa tahun ini sepertinya tak ada satupun obat yang bisa menyembuhkannya. Satu-satunya cara menyembuhkan Indonesia dari ‘ibarat cancer ini sudah stadium empat’ yakni pergantian pemerintahan, tentunya diharapkan dengan cara yang baik dan elegan, mengingat semua elemen masyarakat memiliki hak yang sama di atas bumi Indonesia yakni kemakmuran.

Karena jika tidak, dunia akan mentertawakan Indonesia atas penanggulangan pandemi covid-19, pendidikan yang saat ini anak murid di tingkat SD pun lupa dengan nama teman sekelasnya. Serta masalah ekonomi yang makin hari makin suram. kasus korupsi menggurita serta pelemahan KPK sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi, kini Indonesia dihadapkan pada bencana nasional yakni pembatalan keberangkatan haji.

Dengan demikian, hal ini bisa saja menjadi masalah di berbagai indeks penilaian dunia terhadap Indonesia, selain itu juga, kondisi ini akan mengkerdilkan Indonesia secara global, bahkan tak mungkin, Indonesia akan disamakan dengan negara-negara kecil yang mengalami masalah kesulitan hingga fundamental diberbagai bidang.

Memperbaiki Indonesia saat ini tidak cukup dengan janji, utang dibayar utang, minta maaf pada siswa dan mahasiswa, minta maaf pada pekerja sementara pekerja asing masuk RI, minta maaf pada ulama karena isu adu domba masih mengganas, serta tak cukup meminta maaf atas rangkaian kasus korupsi yang masih terus terjadi dan minta maaf kepada para calon jemaah haji Indonesia.

Kondisi ini hanya bisa diselesaikan dengan pergantian pemerintahan, perubahan sistem tata kelola pemerintah, dan perbaikan ekonomi, pendidikan, politik secara global.

Berikut indeks persepsi berbagai sektor di Indonesia:

Indeks Persepsi Korupsi RI

Hasil survei Transparency International Indonesia menunjukkan Indeks Persepsi Kourpsi Indonesia tahun 2020 menempati peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei.

Rilis Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2020 yang dirilis Transparency International (TI) Indonesia menunjukkan lebih dari dua pertiga negara berada di bawah skor 50 , dengan skor rata-rata global 43. TI memberi skor dimulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Indeks Demokrasi RI Ambruk, Bahkan di Bawah Timor Leste

laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) mengenai Indeks Demokrasi 2020, tercatat Indeks Demokrasi di Indonesia turun dari skor 6,48 di tahun 2019 menjadi 6,3 di tahun 2020. Bahkan untuk di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina

Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Utang Luar Negeri Terbesar

Bank Dunia mencatat total utang luar negeri dari 120 negara berpenghasilan rendah dan menengah naik 5,4% pada 2019 menjadi US$ 8,1 triliun atau sekitar Rp 112.600 triliun. Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan utang terbesar, mencapai US$ 402,08 miliar atau Rp 5.589 triliun mengacu kurs JISDOR akhir tahun lalu Rp 13.901 per dolar AS.

Peringkat Universitas Terbaik di Indonesia Anjlok Melalui skema Asia University Rankings 2021

Berdasarkan penilaian The Time Higher Education (THE), Universitas Indonesia menduduki peringkat 15 di Asia Tengara dan 194 dunia.

Sedangkan ITB berada di posisi 301-350, UGM berada di peringkat dunia 351-400. (Muda Saleh / Analis Sosial Universitas Bung Karno)

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here