Jokpro Inkonstitusional, Qodari Tukang Survei Rangkap Penasihat Relawan?

Pembentukan Relawan Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo ramai dibicarakan sejumlah kalangan. Terlebih yang mencuri perhatian, sosok Qodari, yang merupakan Direktur Eksekutif Indo barometer yang mendeklarasikan dirinya sebagai penasihat organisasi tersebut.

Meski memang, banyak pihak yang menyebut bahwa memajukan Jokowi kembali di Pilpres merupakan langkah inkonstitusional, juga melanggar hukum. Pasalnya jabatan presiden telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 7 yakni masa jabatan lima tahun dan dua periode.

Apa yang dilakukan oleh Qodari tampaknya menambah penurunan kualitas politik di Indonesia, mengingat mendorong Jokowi untuk kembali dalam kontestasi di Pilpres 2024 adalah sangat merugikan demokrasi di indonesia.

Jokowi Gagal Bawa Kemakmuran di Indonesia

Menariknya, sosok yang didorong oleh Qodari adalah Jokowi, dimana mantan wali kota Solo ini tak membuahkan prestasi besar selama memimpin Indonesia. Hal ini juga bisa dilihat dari janji kampanye yang disampaikan, mulai dari Mobil Esemka, Kedaulatan pangan, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan, meski banyak hal lain yang dijanjikan Jokowi yang direalisasikan hanya beberapa persen saja.

Sampai hari ini sejumlah infrastruktur juga masih mengalami kendala. Selain itu utang RI makin hari makin menggunung, sehingga sulit rasanya menyimpulkan kinerja Jokowi sukses seperti apa yang diharapkan masyarakat Indonesia.

Prabowo Tak Memiliki Peran Penting di Pemerintah

Sementara itu Prabowo Subianto, juga sepertinya sama. Pasalnya, sejak ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan , prestasinya hanya membangun Food Estate di Kalimantan dan beberapa daerah di Indonesia lainnya.

Namun Ironisnya, pencetakan sawah skala besar dilakukan dominasi TNI yang tentunya tidak memiliki latar belakang mengerjakan persawahan. Hal ini bisa dilihat dari cuplikan Film KINIPAN milik Watchdoc yang menjelaskan sangat tidak mungkin mencetak sawah dalam waktu yang singkat seperti yang ditargetkan pemeirntah.

Bahkan, kebocoran data mengenai anggaran alutsista sebesar Rp 1 kuadriliun juga menjadi sorotan publik. Karena selain dianggap berlebihan, Indonesia juga sedang tidak dalam kondisi perang atau gawat darurat militer.

Qodari Salahgunakan Profesi

Mengenai hal ini, sikap yang ditampilkan Qodari jelas memicu konflik di tengah-tengah masyarakat, dimana saat ini sedang merasa banyak kesulitan di sektor ekonomi, selain itu, masyarakat juga sedang dihadapkan pada peningkatan pandemi covid-19.

Apalagi Qodari merupakan pendiri lembaga survei yang cukup banyak dikutip oleh media sebagai referensi database di setiap Pilpres. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jika terjadi Indo Barometer yang melakukan survei, sementara pendirinya yang menjadi penasihat relawan?

Ini seharusnya menjadi catatan lembaga penegak hukum agar bisa memanggil dan memeriksa Qodari mengenai potensi lembaga survei yang bisa menggiring opini masyarakat atas kebutuhan yang sebetulnya absurd.

Qodari harus mempertanggungjawabkan kisruh Jokpro. Jika rancangan tersebut merupakan skema uji coba atau menggali respon masyarakat, jelas, apa yang dilakukan Qodari melanggar konstitusi.

Sebagai orang yang memahami dunia politik, Qodari seharusnya lebih mengedepankan proses dan sistem politik yang demokratis, misalnya saja mendorong Presidential Threshold nol persen, dimana berbagai negara di belahan dunia telah menghapus sistem ini.

Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dialami Qodari dengan membuat Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo;

Qodari sedang kesulitan finansial akibat pendemi sehingga pesanan survei berkurang sementara kebutuhan gaji karyawan.

Qodari sengaja mengecoh perhatian publik terkait kondisi ekonomi

Qodari menginginkan jabatan seperti apa yang didapat oleh timses Jokowi dalam Pilpres 2019

Atau mungkin Qodari tidak memahami proses demokrasi dalam dunia politik. (Tim Redaksi)

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here