Bencana Pelabelan Teroris: Perlakukan Kami Sebagai Sesama Anak Bangsa

Pelabelan teroris kepada KKB oleh pemerintah belum menyelesaikan masalah. Bencana akibat Konflik bersenjata masih terjadi. Daerah Nduga, Puncak, Intan Jaya, belum reda. Tambah lagi kekerasan aparat terhadap warga sipil di Tambrauw dan ujaran kebencian terhadap warga Raja Ampat Papua Barat.

Sebagaimana dilaporkan oleh pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Kabupaten Puncak, bahwa situasi di Ilaga belum semuanya kondusif. Masyarakat yang berada di perkampungan diluar ibu kota kabupaten belum semuanya pulang ke rumah, lantaran masih ketakutan.

Suara tembakan masih sering terdengar. Pada kamis 6 Mei 2021, terjadi penembakan sekitar kantor polisi di Ilaga. Lagi-lagi bunyi tembakan itu lantara upaya pengejaran aparat gabungan TNI-POLRI yang hendak memburu kelompok yang dilabeli sebagai teroris.

Dari kabupaten Intan Jaya, masyarakat setempat melaporkan kepada jajaran pengurus DPK PRIMA via telepon pada minggu 9 Mei 2021 bahwa, pada hari Jumat tangaal 7 hingga 8 Mei 2021, masih terdengar bunyi tembakan di beberapa tempat dari berbagai arah kampung. Di Kampung Taitawa Desa Eknemba , distrik sugapa .

Suara tembakan terdengar dari arah Post keamanan di Bulapa, dan juga dari arah Holomama serta dari arah Kampung Mamba. Masyarakat lari berhamburan, ada yang mengungsi Ke hutan dan yang lain menuju gereje Twitawa. Masyarakat menduga bunyi tembakan tersebut dilakukan oleh aparat yang sampai sekarang terus memburu kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

Bencana Pelabelan Teroris

Operasi perburuan KKB yang dilabeli teroris terus menuai bencana. Pemerintah terus mengirim satuan tempur mengejar target. Tak hanya mereka yang angkat senjata saja yang disasar. Tapi aktivis sipil pun jadi sasaran aparat. Victor Yeimo ditangkap jam 19.15 WIT di Jayapura. Satuan Tugas Nemangkawi menangkapnya pada Minggu 9 Mei 2021.

Pihak aparat mengatakan penangkapan tersebut berdasarkan surat DPO Victor Yeimo yang dikeluarkan pada 9 September 2019 yang ditanda tangani Direskrimum Polda Papua Kombes Pol Tony Warsono selaku penyidik.

Belum lagi, ujaran kebencian dan rasisme seringkali dilakukan oknum tak bertanggungjawab. Sebagaimana yang dialami warga Raja Ampat Papua Barat belum lama ini. Oknum tersebut yang kini sudah diamankan oleh polisi Raja Ampat bekerjasama dengan kepolisian Gowa Sulawesi Selatan.

Salah satu pengurus DPK PRIMA Raja Ampat yang sempat ikut mebuat laporan polisi, mengatakan ujaran kebencian bernada teroris dan sebutan tak manusiawi tersebut, sempat memicu situasi memanas. Namun, pihaknya telah memastikan bahwa seluruh warga menyerahkan urusan tersebut kepada pihak berwajib.

Tanah Papua, sebagian daerah ini dirundung konflik, ruang komunikasi pun terbatas. Putusnya saluran kabel optik bawah laut, mengakibatkan ruang informasi sangat terbatas. Khusus daerah sekitar Jayapura, ibu kota Provinsi Papua hingga rilis ini diedarkan, belum pulih komunikasi.

Perlakukan Kami Sebagai Sesama Anak Bangsa

Perlu diketahui, Kabupaten yang sering terjadi konflik tersebut, menurut masyarakat setempat, mereka jarang bertemu dengan otoritas pemerintah, bahkan untuk mendapat pelayanan dari negara melalui pemda. Aktivitas pemda Intan Jaya sering dilakukan di Kabupaten Nabire.

Sedangkan pejabat puncak sering berkeliaran di Kabupaten Mimika. Pelayanan pemerintah lumpuh, masyarakat hanya dirundung ketakutan.

Dari Papua Barat dilaporkan bahwa warga yang sempat dianiaya oleh oknum satgas pengamanan di Kabupaten Tambrauw, telah meninggal dunia.

DPK PRIMA Tambrauw melaporkan Moses Yewen (“Moses”), Warga Fef Tambrauw, Korban kekerasan TNI telah meninggal dunia pada Jumat 07 Mei 2021, pukul 07.00.

Pasca dianiaya, Moses tidak diobati secara lengkap, ia hanya mengobati luka-lukanya dengan meminum obat, sedangkan bagian dalam tubuhnya yang sakit akibat pukulan keras aparat tidak diobati.

Hingga ajal menjemputnya, Moses bersama Kuasa Hukumnya telah melapor tindakan penganiayaan dirinya yang dilakukan oleh dua anggota TNI dimaksud kepada POMIL AD di Sorong.

Pihak TNI AD dan Pemerintah melaui Dandim1810 dan Bupati Tambrauw telah menginformasihkan bahwa mereka telah menahan dan memeriksa kedua tersangka, Dandim 1810 menyatakan mereka akan memproses hukum kedua pelaku.

Namun, walaupun kasusnya telah ditangani oleh POMIL, Moses tidak diberi informasih tentang proses hukum perkaranya oleh pihak Penyidik atau Auditur TNI. Moses telah beberapa kali menghubungi pihak pemerintah untuk menanyakan perkembangan proses hukum perkaranya.

Konflik tak henti, aparat pemerintahan yang seharusnya melayani masyarakat malah tidak efektif, ujaran kebencian yang sering dilakukan oleh oknum tertentu, hingga pemerintah membatasi arus informasi dari Papua dengan alasan pengamanan daerah konflik.

Partai Rakyat Adil Makmur telah menyatakan bahwa harkat dan martabat orang Papua sebagai bangsa yang nasibnya diperlakukan sama dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Maka itu PRIMA telah menyatakan pendekatan sosio nasionalisme (kebangsaan dan kemanusiaan), melalui wadah politik Dewan Rakyat Papua, sebagai solusi agar Pancasila benar-benar hidup dan menjadi pijakan dalam bernegara.

Sebab, sebagain besar masyarakat Papua sampai sekarang menjalankan prinsip kesepakatan bersama, kebersamaan, tidak bisa sendiri-sendiri, gotong royong dan musyawarah mufakat.

Oleh: Arkilaus Baho, Juru Bicara DPP PRIMA Urusan Papua dan Papua Barat

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here