Aturan Larangan Mudik Bertentangan dengan UU HAM

Kementerian Perhubungan lagi-lagi mengeluarkan peraturan terkait larangan mudik, yang mana larangan ini telah diterapkan tahun 2020 pada saat hari raya lebaran 1441 H. Dan lagi-lagi peraturan ini menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Karena selain melarang para pemudik, juga mematikan mata pencaharian para profesi supir-supir kendaraan lintas daerah juga pedagang-pedagang kecil yang terkait. Melihat hal itu, kami sebagai generasi muda maju di garda terdepan menguji peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan merasa miris. Kami menilai peraturan ini dibuat tanpa memperhatikan secara komprehensif aspek-aspek lainnya.

Larangan mudik tidak memberikan solusi untuk masyarakat, namun justru menimbulkan masalah baru di tengah tengah masyarakat. Padahal, banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah dibandingkan memaksakan aturan larangan mudik. Menurut pakar epidemiologi, penerapan traching yang telah berlaku lebih dari satu tahun telah dipercaya ampuh dalam memutus rantai penyebaran seperti contoh salah satu nya termasuk upaya testing, melakukan isolasi dan karantina.

Upaya larangan mudik termasuk mengurangi mobilisasi itu hanya merupakan upaya tambahan. Lagipula, larangan mudik bukan upaya dan solusi yang cukup ampuh untuk menekan angka penyebaran wabah virus Covid-19 ini. Solusi yang pemerintah berikan seharusnya cukup mensyaratkan protokol kesehatan kepada para pelaksana mudik.

Apalagi pemerintah sudah melaksanakan vaksinasi yang dipercaya dapat meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh terhadap wabah virus Covid-19. Namun adanya aturan ini, menunjukkan ketidakpercayadirian pemerintah terkait keampuhan vaksin. Pemerintah harus segera membuka mata atas kondisi yang terjadi saat ini, oleh karena itu kami sebagai bagian dari masyarakat melakukan perlawanan melalui upaya hukum judicial review Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 terhadap Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Dimana pada Pasal 27 ayat (1) UU HAM menyatakan : “Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia” . Larangan Mudik telah membatasi kebebasan masyarakat untuk bergerak dan berpindah, yang seharusnya pembatasan hak dan kebebasan diatur pada UU bukan Permenhub. Sebagaimana diatur pada Pasal 73 UU HAM “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa” maka dari itu kami menilai bahwa Peraturan ini tidak sah secara Formil dan harus segera dibatalkan.

Rakyat Indonesia saat ini sedang rapuh, mereka butuh rehat. Rehat dengan cara melihat ibu bapak tersenyum saat melihat anaknya pulang di hadapan mereka, dan bagi para pekerja terkait seperti para Supir bus mereka butuh Lebaran juga, dengan cara mencari uang agar dapat merayakan hari Raya, kembali kami berharap Mahkamah betul betul mempertimbangkan Pengujian kami, dan memutus dengan putusan seadil adilnya tanpa intervensi manapun, Kekuasaan tertinggi ada di tangan Rakyat, Hidup Rakyat Indonesia !

Oleh: Ruben Saputra Hasiholan Nababan dan Team (Mahasiswa Fakultas Hukum UKI)

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here