Rizal Ramli Minta KPK Tindaklanjuti Laporan Risma Soal 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos

Bicaralah.com - Tokoh nasional Rizal Ramli meminta Ketua KPK Komjen Firli Bahuri untuk segera menindaklanjuti laporan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Terlebih lagi banyak perusahaan penyalur bansos yang juga abal-abal.

“Dalam laporan Mbak Risma ke KPK, ditemukan data 21 juta penerima bansos bodong atau fiktif. Ternyata perusahaan-perusahaan penyalur Bansos juga banyak yang abal-abal,” kata Rizal Ramli, Rabu (5/5/2021).

“Lengkap skenario perampokan bansos yang merupakan hak orang miskin itu. Ini skandal jahat yang memalukan. Mas Firli dan KPK harus membongkar dan mengadili siapapun yang terlibat,” sambung mantan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu.

Sebagaimana diketahui, langkah Risma yang melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos ke KPK memang mengundang polemik. Kalangan Komisi VIII DPR RI menilai langkah Risma kurang elok. Sebagai mitra, Risma semestinya membawa persoalan data ganda penerima bansos itu ke Komisi VIII terlebih dahulu.

Apalagi, yang dimaksud dengan data ganda dalam laporan itu masih belum jelas. Apakah merujuk pada pihak-pihak yang tidak berhak menerima bansos tetapi tercantum dalam daftar penerima bansos, atau apakah terjadi duplikasi data penerima bansos.

Di sisi lain, kalangan PDI Perjuangan juga merasa laporan Risma ke KPK itu malah berpotensi membuat partai semakin repot setelah Mensos terdahulu yang juga kader PDIP, Juliari Batubara, ditangkap KPK dalam kasus bansos era pandemi Covid-19.

Tanggal 1 April lalu Kementerian Sosial meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dalam daftar itu, sebanyak 21 juta data penerima bansos yang ganda telah dinonaktifkan.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here