Petisi Aktivis Papua, Soal HAM di Indonesia Hingga Palestina

Masyarakat Papua yang melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ternyata menyisipkan isu HAM yang terjadi di Palestina.

“Tarik militer dari tanah West Papua, bebaskan tahanan politik west Papua, berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua dan hentikan perang di Palestina,” demikian tertulis dalam selebaran digital yang beredar dalam aksi tersebut, pagi ini.

Sebagaimana diketahui, aksi Petisi Rakyat Papua digelar serentak di tiga kota, masing-masing di depan Istana Presiden Jakarta, Jalan Asia-Afrika Bandung, dan Mapolda DIY. Aksi digelar maraton, mulai pukul 8.00 sampai pukul 13.00 WIB yang dimulai di depan Mapolda DIY.

Salah satu koordinator aksi mengatakan, bahwa pihaknya menuntut tiga hal terhadap pemerintah terkait isu Papua yang memanas beberapa waktu terakhir. Termasuk menyatakan penolakan terhadap label teroris kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dia menilai label teroris kepada OPM hanya untuk memberi legitimasi kepada aparat melakukan aksi kekerasan, termasuk ke masyarakat sipil. Ia mengaku kerap mendapati warga sipil menjadi korban akibat aksi kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan Polri.

“Karena setiap kejadian yang kami lihat di lapangan sendiri itu biasanya ada warga sipil yang, orang Papua yang ditindak kekerasan, sering dicap sebagai pemberontak KKP, OPM, dan lain-lain,” tegasnya.

Ia menyebutkan, aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk penolakan terhadap militerisme di Papua dan rencana penerapan Otonomi Khusus Jilid II di Bumi Cenderawasih.

Sedangkan kata koordinator tersebut, bahwa otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Hal itu tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2008.

Lakar mengatakan penerapan Otsus hingga 20 tahun dinilai tak membawa dampak signifikan terhadap masyarakat Papua. Menurut dia, Otsus lahir karena ada tuntutan politik yang berbeda dari warga.

“Sejarah Otsus lahir karena ada tuntutan politik yang berbeda dari rakyat Papua sendiri . Dan itu bukan keinginan rakyat Papua,” tukasnya.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here