Penonaktifan 75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Berdampak Pada Mandeknya Kasus Azis Syamsuddin

Bicaralah.com - Penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan berdampak terhadap penangan korupsi di lembaga antirasuah.

“Penonaktifan 75 pegawai KPK jelas berdampak penangan perkara, karena otomatis 2 minggu ini hanya polemik penonaktifan itu, dan saya yakin 75 orang itu juga akan sudah pasti membawa pengaruh terhadap pegawai-pegawai yang lain, menjadi timpang, setidaknya begitu, atau semangatnya menurun,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, Rabu (19/5/2021).

Buktinya, sambung Boyamin, selama dua pekan belakangan ini tidak ada penanganan kasus korupsi yang diproses KPK. Dia menyebut polemik penonaktifan 75 pegawai masih berlangsung dan berdampak kepada pentolan di KPK.

“Selama 2 minggu ini tidak ada penanganan korupsi yang bisa diproses, termasuk salah satunya pemanggilan Azis Syamsuddin. 2 minggu yang lalu itu kan dipanggil, tapi tidak datang, mestinya kan segera dipanggil nggak lebih dari seminggu, 3 hari sampai 5 hari harus dipanggil lagi, tapi sampai sekarang tidak dipanggil lagi. Itu karena persoalan di KPK sendiri sedang berpolemik, pasti kontraproduktif dan terjadi penurunan kinerja,” ujar Boyamin.

“Jadi pasti ada penurunan kinerja dengan adanya penonaktifan itu. Dan otomatis juga yang 75 orang ini kan pentolan, kalau pentolan dinonaktifkan kan juga pasti turun kinerjanya,” tukas Boyamin.

Boyamin berpendapat, tidak mudah mencari pengganti 75 pegawai yang dinonaktifkan. Dia menilai KPK bisa jalan di tempat selama 1 tahun ke depan gara-gara polemik TWK.

“Jadi kalau soal kemudian ini tidak segara diaktifkan, maka ya bisa-bisa stagnan satu tahun ke depan, tidak ada penanganan korupsi besar, dan korupsi besar yang sudah ada akan mandek dan kemudian lama-lama menjadi menghilang, dan kemudian bisa saja di-SP3 malahan,” tandasnya.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here