Penasihat Hukum Juliari Batubara ‘Lempar Sumbu’ Sebut Tak Ada Bukti Kliennya Terima Suap Bansos

Penasihat hukum mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yakni Maqdir Ismail menyatakan, bahwa sampai saat ini belum ada saksi yang menyebut kliennya menerima uang terkait bantuan sosial (bansos) pandemi covid-19.

Hal ini menurutnya, karena dalam sidang, dua terdakwa yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja belum ada pernyataan terkait hal itu.

“Kalau saya lihat ya, belum ada satu saksi pun yang mengatakan Pak Juliari menerima uang, meskipun dalam perkaranya Harry dan Ardian, itu kan sudah terbukti mereka memberikan dugaan suap,” ujarnya, kepada wartawan hari ini di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar adalah terdakwa penyuap Juliari yang sudah divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Maqdir sendiri menilai, bahwa aliran uang yang diduga berasal dari pengadaan bansos hanya mengalir kepada dua pejabat pembuat komitmen di Kemensos, yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

“Tetapi itu yang diakui (saksi) selama ini (uang suap diberikan) kepada Pak Joko dan Pak Adi Wahyono. Karena yang menjadi persoalan apakah betul ada uang itu yang sampai ke Pak Juliari, sampai sekarang kan enggak ada saksi yang mengatakan itu,” jelasnya.

Menurutnya, berdasar keterangan dari para saksi, kliennya tak pernah menerima uang dari pengadaan bansos. Pernyataan itu diperkuat dengan keterangan Sekretaris Pribadi Juliari bernama Selvy Nurbaity.

“Tadi kan sudah dengar Sekretaris Pribadi beliau itu (mengatakan) uang yang dia kelola adalah uang-uang DOM (dana operasional menteri) atau juga uang-uang yang diperoleh dari sisa biaya perjalanan,” kata Maqdir.

Adapun terkait dengan penerimaan uang yang diduga masuk ke rekening Selvy Nurbaity lewat tiga orang office boy (OB) Kemensos, Maqdir menegaskan kliennya tak tahu menahu. Proses transfer uang dari 3 OB ini nominalnya variatif, dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. “Enggak tahu, itu enggak mungkin juga seorang menteri sampai tahu siapa yang menyetor uang itu ya kan,” tutupnya.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menerima suap sebesar Rp 32,4 miliar dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan bantuan sosial untuk penanganan Covid-19.

Uang pelicin itu diduga diberikan kepada Juliari terkait dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19 di antaranya yaitu PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan Juliari di Pengadilan Tipikor Jakarta dikutip dari Tribunnews, Rabu (21/4/2021) lalu.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here