Pemberhentian 51 Pegawai KPK Langgar UU dan Putusan MK

Bicaralah.com - Akademisi hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril, mengatakan, keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberhentikan 51 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) berpotensi melanggar UU KPK.

“Berpotensi melanggar UU KPK No 19/2019, yang memerintahkan agar dilakukan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, bukan melakukan seleksi. Berdasarkan revisi UU KPK, yang perlu dilakukan adalah transformasi organisasi KPK menjadi kumpulan jabatan-jabatan dalam ASN dan mengalihkan pegawai tetap dan tidak tetap KPK saat ini menjadi ASN,” tutur Oce, Selasa (25/5/2021).

Selain itu, Oce berpendapat pemberhentian 51 pegawai KPK bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kemudian, keputusan pimpinan KPK itu melanggar putusan MK, bahwa prinsipnya peralihan status ASN tidak boleh merugikan hak pegawai dan keputusan pimpinan KPK itu tidak sesuai dengan amanat Presiden Jokowi perihal bagaimana menyikapi TWK,” tukas Oce.

Hal senada disampaikan dosen hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari. Menurutnya, keputusan terkait pegawai itu merupakan pengabaian terhadap arahan Presiden, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga UU KPK.

“Dugaan saya, pengabaian terhadap keputusan MK, UU KPK, Peraturan Pemerintah No. 41/2020 tentang alih status pegawai KPK, lalu saran dan masukan presiden, adalah upaya pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan demi kepentingan merusak KPK,” cetusnya.

Dia pun menilai alasan BKN, yang memakai dalih UU Aparatur Sipil Negara (ASN), soal 51 pegawai itu tak sesuai hukum. “Apa yang dijadikan alasan oleh BKN ini tidak memiliki cara pandang hukum yang benar,” ucapnya.

Pasalnya, kata Feri, UU ASN tak mengatur alih status pegawai KPK menjadi ASN. Hal itu diatur dalam UU KPK dan PP No. 41/2020. Namun, dua peraturan itu sama sekali tak mengatur soal TWK.

“Mestinya tidak bisa menjadi landasan hukum bahkan keputusan/kebijakan dalam hukum administrasi negara. Aneh kalau kemudian itu malah jadi landasan,” terang Feri, yang juga menjabat Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan keputusan tersebut disepakati berdasarkan pertimbangan dan pendapat dari hasil pemetaan para asesor terhadap pegawai KPK.

Hasilnya, kata dia, 24 pegawai dari 75 yang tak lolos TWK sebelumnya masih memungkinkan dibina sebelum dialih status jadi ASN. Namun, 51 lainnya tak bisa dimungkinkan melakukan pembinaan kembali.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here