KPK Ajukan Banding Atas Vonis 6 Tahun Penjara Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Bicaralah.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi ajukan banding atas keputusan majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonis mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman 6 tahun penjara. Pasalnya, keputusan itu terlalu ringan.

“Jaksa KPK Nur Haris Arhadi melalui PN Jakarta Pusat telah menyerahkan memori banding,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (3/5/2021).

Memori banding itu telah diajukan pada Jumat, 30 April 2021 untuk Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Keduanya divonis separuh dari tuntutan yaitu 6 tahun penjara.

Ali menjelaskan, alasan banding itu dikarenakan fakta-fakta dalam persidangan belum diakomodasi oleh majelis hakim tingkat pertama. Jaksa KPK memandang vonis itu belum memenuhi rasa keadilan.

“Adapun alasan banding tim jaksa penuntut umum, antara lain memandang adanya beberapa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang belum mengakomodir terkait fakta-fakta persidangan mengenai nilai uang yang dinikmati oleh para terdakwa,” imbuh Ali.

“KPK berharap majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan dan memutus sebagaimana apa yang disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum dalam uraian memori banding dimaksud,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Nurhadi terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara sebesar Rp 49 miliar.

Nurhadi dan Rezky dinyatakan melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 dan 65 ayat 1 KUHP.

Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Nurhadi dituntut oleh jaksa 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Rezky Herbiyono dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Keduanya diyakini jaksa bersalah menerima suap senilai Rp 45.726.955.000 dan gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000. Jika ditotal Rp 83.013.955.000. Menyoroti tuntutan tersebut, pengacara terdakwa, Maqdir Ismail, menilai tuntutan tersebut merupakan salah satu sikap jaksa penuntut umum melampiaskan rasa ketidaksukaannya kepada terdakwa karena dianggap tidak kooperatif.

Atas putusan itu, jaksa penuntut umum pada KPK langsung menyatakan banding. “Atas putusan majelis hakim tersebut, kami menyatakan banding,” tegas jaksa KPK Wawan Yunarwanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (10/3/2021).

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here