Jika Terbukti Melanggar HAM Soal Penangkapan Munarman, Apa Hukuman untuk Polri?

Penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 kepada mantan Sekretaris Umum FPI Munarman menuai banyak reaksi sejumlah pihak. Bahkan, tak sedikit yang menyebut bahwa Munarman bukan merupakan sosok yang dianggap melakukan tindakan yang mengacu pada kegiatan teroris.

Kini, kuasa hukum Munarman Aziz Yanuar akan melakukan gugatan praperadilan atas penangkapan dengan dugaan tindak pidana terorisme.

“Insya Allah mengajukan praperadilan,” kata anggota kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar.

Aziz mengatakan sejak penangkapan yang dilakukan oleh tim Densus 88 Antiteror Polri di kediaman Munarman yang berada di Modern Hills, Pamulang, pada Selasa 27 April 2021 pihaknya langsung membentuk tim kuasa hukum yang berjumlah sekitar 40 orang.

Aziz melanjutkan dalam penangkapan kemarin turut dibawa sejumlah barang bukti dari kediaman Munarman seperti buku dan telepon seluler (hp). Munarman ditangkap Densus 88 Antiteror di rumahnya Perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa, 27 April 2021, sekira jam 15.30 WIB.

Namun demikian, Polri mempersilakan tim kuasa hukum Munarman untuk mengajukan gugatan praperadilan atas proses penangkapan oleh Tim Densus pada Selasa, 27 April 2021.

“Silakan ajukan (praperadilan), ada tempatnya,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri pada Rabu, 28 April 2021.

Menurut dia, Munarman meski ditetapkan sebagai tersangka masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum jika merasa keberatan atas proses penangkapannya.

“Ya tidak apa-apa, boleh itu haknya tersangka. Jadi kita menghargai, ada ruang. Jadi kalau merasa melanggar HAM,” ujarnya.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here