Jangan Paksa Istri Berhubungan Badan, RUU KUHP Pastikan Anda Dipenjara 12 Tahun!

Untuk anda kaum pria tampaknya harus lebih berhati-hati lagi memperlakukan istri. Karena jika salah saja, hukuman berat akan jatuh pada anda.

Hal ini terdapat pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah mendefinisikan arti perkosaan secara luas. Dimana banyak kasus juga terjadi dalam rumah tangga, terkait soal kebutuhan seks antara pasangan suami-istri, atau yang lebih dikenal dengan istilah martial rape.

Dimana ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), walaupun memang tidak secara eksplisit menyebut siapa pelaku dan korbannya, karena Pasal 8 huruf a hanya menyebut dengan “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga’”

Adapun ketentuan soal kekerasan seksual ini kemudian diatur lagi dalam pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. 

Ada juga pada pasal 53

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”

Kendati demikian, dalam RUU KUHP pasal 479, tindak perkosaan suami kepada istri dipertegas kembali, bahkan secara konkret menjelaskan siapa pelaku dan korban tindak pidana perkosaan.

1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
b. persetubuhan dengan Anak; atau
c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Lebih jauh, dalam RUU KUHP pengertian perkosaan bahkan diperluas termasuk ayat (3) ‘Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:
a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Sementara itu, Komnas Perempuan sendiri manyatakan, setidaknya ada 100 laporan kasus marital rape pada tahun 2020. Jumlahnya pelaporan kasus menurun dibanding data kasus tahun 2019 yang mencapai 192 kasus yang dilaporkan.

Perhatian dan keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum.

Meski memang sejatinya, tidak ada aturan inipun setidaknya, perilaku kaum pria bisa lebih menghargai pasangannya agar tentunya bisa menjalani hidup berkerluarga dengan baik. Iya gak sih?

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here