Advokat Bakal Gugat Jokowi ke Mahkamah Agung

Sejumlah advokat akan menggugat peraturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan advokat hingga notaris penerima honor fantastis yang diduga hasil pencucian uang untuk wajib melaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Gugatan itu akan dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA).

Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia sedang mengkaji PP 61/2021, dan apabila ada Advokat yang minta kami lakukan uji materiil ke MA karena bertentangan dengan UU Advokat maka kami akan mendukung,” kata anggota tim advokat, Hema Simanjuntak, Senin (26/4/2021).

Menurut Hema, PP tersebut cenderung menjebak profesi advokat karena bisa dikecualikan, tapi bisa juga dilaporkan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 UU Advokat juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut saat menjalankan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Advokat itu independen, dan advokat juga wajib menjaga kerahasiaan kliennya. Namun harus dicatat, advokat tidak membela kesalahan, melainkan hak-hak dari klien yang diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tutur Hema.

Terkait honor fantastis, menurut Hema, hal itu merupakan sebuah penghargaan atas keilmuan yang dimiliki advokat. Selama ini, Hema menyatakan honor yang diterima lewat transfer bank, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

“Terlebih kami dibayar mahal itu karena ilmu yang kami miliki. Itu harganya mahal,” kata Hema.

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia menyatakan sebagai advokat menghormati Jokowi sebagai pihak yang menerbitkan PP 61/2021. Hanya, sebagai advokat, Tim Advokasi juga harus mencerminkan guardian of constitution (penjaga konstitusi) dan guardian of law (penjaga hukum),

“Sehingga apabila ada kekeliruan dalam suatu penerbitan peraturan perundang-undangan, maka dengan senang hati kami akan bantu meluruskannya melalui upaya hukum yang formal, salah satunya melalui hak uji materiil,” tukas Hema.

Sementara itu, anggota Tim Advokasi lainnya, Intan Nur Rahmawanti, menyatakan dirinya memahami bahwa PP 61/2021 sebagai pelengkap dari pengawasan tindak pidana pencucian uang.

“Hanya saja mengapa harus distated (red. disebutkan) dalam penjelasan, profesi salah satunya advokat. Ini kan seolah-olah advokat banyak terlibat di dalam pencucian uang. Seharusnya PP tersebut harus menyebutkan semua orang bukan profesi tertentu,” kata Intan.

Rencananya, judicial review akan dilayangkan oleh advokat Erik Anugra Windi. Namun tidak tertutup kemungkinan advokat lain yang keberatan dengan PP 61/2021 itu ikut menjadi pihak yang melakukan judicial review.

“Untuk menjadi advokat di Peradi itu bukan hal yang mudah, kami harus benar-benar memenuhi syarat sesuai UU Advokat sehingga apabila profesi advokat justru di-judge oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seyogianya pembuat UU tersebut mencermati kembali isi UU Advokat,” tandas Intan.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here