51 Pegawai KPK Diberhentikan Bukti Jokowi Sudah Tak Didengar Lagi Oleh Bawahannya

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH UGM Zaenur Rohman menilai pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tindakan pembangkangan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Keputusan tetap berencana memecat 51 pegawai KPK dan membuat pembinaan untuk 25 (24 pegawai) lainnya itu adalah bentuk pembangkangan terhadap Presiden Jokowi,” ujar Zaenur dilansir, Selasa (25/5/2021).

Pidato Jokowi, menurut Zaenur, sudah sangat jelas bahwa tes wawasan kebangsaan jangan dijadikan dasar memberhentikan pegawai KPK. Terlebih, 24 pegawai KPK yang dinyatakan akan dibina kembali masih mungkin tidak lolos pendidikan.

“Artinya, secara total, pidato Presiden Joko Widodo dibangkang sendiri oleh para pembantunya dan juga pemangku kepentingan lain, dalam hal ini KPK. Menurut saya, ini adalah salah satu bentuk pembangkangan yang serius dari Kemenkumham, BKN, dan KemenPAN-RB,” tutur Zaenur.

Zaenur menduga upaya ‘menyingkirkan’ 75 pegawai KPK merupakan tekad yang bulat dari KPK sendiri, sehingga pembangkangan dilakukan secara frontal.

“Akibat pembangkangan ini, Presiden Jokowi semakin dikukuhkan oleh publik untuk dibaca sebaliknya. Apa yang dikatakan oleh Presiden, maka publik harus siap-siap untuk menerima realitas sebaliknya. Jika Presiden Jokowi mengatakan A, maka bukan A yang sebenarnya akan terjadi dan itu menurut saya artinya Presiden Jokowi sudah tidak dipatuhi oleh anak buahnya oleh para pembantunya dan itu merupakan suatu bentuk miskoordinasi,” ucap Zaenur.

“Jika Presiden masih ingin memiliki kewibawaan di hadapan publik, Presiden harus memanggil para bawahannya tersebut menertibkan mereka dan meminta mereka melaksanakan apa yang sudah dititahkan pertama kali oleh Presiden,” tandas Zaenur.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here