Tolak Vaksin Kena Sanksi, Analis Sosial: Pemerintah Tak Dipercaya Publik, Ancamannya Mirip Anak Kecil!

Bicaralah.com -

Bicaralah.com – Pemerintah mempersiapkan setidaknya ada tiga sanksi bagi masyarakat yang melakukan penolakan vaksinasi covid-19. Pasalnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menilai bahwa semata untuk kekebalan kelompok terhadap virus covid-19.

Adapun guna mencapai target, pemerintah perlu menyuntikkan vaksin covid-19 ke 181,5 juta penduduk.

“Pada prinsipnya kita ingin bagaimana vaksin dilakukan secara massal dan diharapkan semua mau untuk ikut. Kalau tidak sampai 181,5 juta tervaksinasi, maka kekebalan kelompok tidak akan terjadi,” tegas Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi.

Baca Juga: Wamenkumham Sebut Dua Eks Menteri Jokowi Layak Dihukum Mati

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, soal sanksi tertuang di pasal 13a ayat 4.

Dalam pasal itu tertulis bahwa, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.

Menanggapi hal ini, Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan bahwa adanya sanksi tersebut mengartikan pemerintah Indonesia mewajibkan warganya untuk melakukan vaksinasi covid-19.

Namun menurutnya, cara seperti itu tidak akan berhasil, dimana menurutnya sejumkah kajian ilmiah dan sejarah pandemi di dunia menunjukkan bahwa efektivitas vaksin dengan cara pemaksaan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan cenderung mengalami kegagalan.

Ini yang menjadi pertimbangan sejumlah negara mengapa tidak melakukan pemaksaan terhadap warganya untuk menjalani vaksinasi.

“Tentu saja pandemi smallpox tidak sepadan dengan Covid. Sehingga WHO pertegas bahwa vaksinasi Covid-19 tidak diwajibkan,” imbuh Dicky Budiman, mengutip BBC Indonesia.

Pemaksaan Vaksinasi Bentuk Otoriter Pemerintah

Sementara itu, analis sosial Universitas Bung Karno Muda Saleh menyatakan, bahwa unsur pemaksaan yang dilakukan pemerintah menunjukkan sikap otoriter dengan melakukan kekerasan terhadap masyarakat agar ikut aturan vaksinasi yang ditetapkan.

“Jelas, ini bentuk otoriter yang dilakukan pemerintah, pasalnya dengan sanksi yang diberikan menunjukkan bahwa rakyat dipaksa untuk menjalani aturan yang sebetulnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih bijaksana, kan bisa dengan cara memberikan pendekatan emosional atau penyuluhan bagi warga, mengenai pentingnya vaksinasi,” jelasnya

Muda juga mempertanyakan sanksi yang diberikan berupa penundaan bantuan sosial. “Lah… bantuan sosial??… lihat saja bansos aja dikorupsi, pertanyaannya adalah apakah bansos juga diberikan secara merata kepada warga, apakah semua secara rata diberikan, dan isi-isinya sesuai dengan apa yang disebut dan di informasikan?,” tanya Muda.

Baca Juga: Dirjen KKP Ungkap Edhy Prabowo dan Istri Belanja Ugal-ugalan di Hawaii

Adapun langkah yang dilakukan pemerintah menurutnya, menunjukkan bahwa pemeirntah sudah tak lagi dipercaya masyarakat, sehingga kebijakan dengan cara menakut-nakuti masyarakat soal penundaan bantuan sosial, maupun layanan jaminan sosial akan menimbulkan resistensi masyarakat.

“Ini akan berdampak buruk, karena sama saja ancamanannya tidak diberi makan, kok mirip anak-anak ya kelakuan pemerintah ini, kalau gak ikut vaksinasi gak dapat bantuan, mirip orang tua ancam anaknya,, kalau gak mau mandi gak di ajak jalan-jalan.. itukan cara-cara kuno..dan ini menunjukkan pemerintah sudah sulit mendapatkan kepercayaan publik, sehingga kebijakan ketat menjadi cara utama untuk mencapai terget vaksinasi,” tutupnya.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here