Uber Pajak Terus, Kali Ini Pemerintah Cari Akal Lewat Carbon Tax!

Pemerintah tampaknya masih ngotot bagaimana cara agar memaksimalkan pendapatan negara. Kali ini, persiapan telah dilakukan untuk memungut pajak karbon (carbon tax).

Dimana hal ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022.

“Carbon tax di Indonesia sejauh ini diistilahkan dengan pungutan karbon. Hal tersebut dikarenakan carabon tax dapat memiliki bentuk yang beragam, baik perpajakan maupun non perpajakan,” demikian dikutip dari pernyataan dokumen tersebut.

Adapun alternatif pungutan karbon yang pertama, yakni dengan menggunakan instrumen pajak yang tersedia saat ini. Mulai dari cukai, PPh, PPnBM, maupun PNBP di tingkat pusat hingga Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar KEndaraan Bermotor di level daerah.

Sementara yang kedua, pemerintah akan membentuk instrumen baru yaitu pajak karbon. Namun, instrumen baru ini perlu Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (UUKUP).

“Tidak berbeda dengan praktik pada negara lain, objek potensial yang dapat dikenakan carbon tax di Indonesia adalah bahan bakar fosil dan emisi yang dikeluarkan oleh pabrik maupun kendaraan bermotor,” jelas dokumen.

Sedangkan, untuk penggunaan emisi atas kegiatan ekonomi, maka pemerintah akan fokus pada pengenaan pajak karbon pada industri pulp and paper, semen, pembangkit listrik dan petrokimia. Di beberapa negara, pajak karbon dibebankan pada bahan bakar fosil dengan melihat potensi emisi yang ditimbulkan akibat penggunaannya.

Beberapa negara tersebut adalah, Jepang, Singapura, Perancis, Cili dengan rentang tarif pajak US$3 sampau dengan US%49 per ton CO2e. Sementara itu, sektor yang dibebankan pajak karbon ini beragam mulai industri, pembangkit, transportasi, maupun bangunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan terkait hal ini, dimana menurutnya telah tertuang dalam revisi UU KUP. ‘Di dalamnya (RUU KUP) ada carbon tax atau pajak karbon dan juga di dalamnya ada terkait dengan pengampunan pajak (tax amnesty),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Halal bi Halal virtual pada Rabu (19/5) lalu.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, bahwa selain tax amnesty, RUU tentang KUP tersebut juga mencakup perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan cukai.

Sebagai tambahan informasi, bahwa RUU tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here