PPN Sembako, Fadli Zon: Logika Kebijakan Pemerintah Kacau!

Rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dan pendidikan seperti tertuang di dalam Pasal 4A draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 masih menuai reaksi banyak pihak. Salah satunya dari Fadli Zon yang dengan tegas menolak kebijakan tersebut.

Setidaknya ada beberapa alasan atas penolakan dari politikus Partai Gerindra ini, yaitu;

Pertama berkaitan struktural. Fadli menjelaskan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 57,66 persen ditopang konsumsi rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2020 menyatakan konsumsi rumah tangga d tanah air mengalami kontraksi hingga 2,63 persen.

Ia mengatakan, bahwa dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07 persen, yang menjadi capaian terburuk sejak krisis 1998. “Jika rencana pengenaan PPN terhadap kebutuhan pokok ini diteruskan, dampaknya tentu saja akan kian memukul daya beli masyarakat.

Adapun menurutnya, kenaikan harga pangan biasanya akan mengorbankan belanja lainnya, terutama belanja pendidikan dan kesehatan,” tulis Fadli di Twitter akun @fadlizon, Selasa (15/6). Selanjutnya, ujar legislator Komisi I DPR itu berkaitan dengan alasan moral sehingga perlu menolak PPN terhadap sembako dan pendidikan.

Hal ini katanya, karena disebabkan pemerintah yang i satu sisi berencana memajaki kebutuhan pokok rakyat. Namun, pada saat yang sama pemerintah justru menggratiskan pajak bagi pembelian kendaraan roda empat. “Ini logika kebijakan yang amoral,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) bagi kendaraan roda empat menurutnya malah diperpanjang.”Menurut saya, pemerintah tak paham skala prioritas, sehingga logika kebijakannya kacau,” beber dia.

Kemudian, berkaitan dengan legalitas. Sejak UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, hingga diubah tiga kali menjadi UU Nomo 11 Tahun 1994, UU Nomor 18 Tahun 2000, dan UU Nomor 42 Tahun 2009, bahan kebutuhan pokok selalu dikecualikan dari PPN.

“Bahkan, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mempertahankan pengecualian tersebut (kebutuhan pokok menjadi objek PPN, red). Bagaimana ceritanya ketentuan Omnibus Law yang baru saja disahkan hendak diutak-atik lagi dalam pembahasan RUU KUP?” tukasnya.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here