Pengamat Sindir Realisasi Penyitaan Aset BLBI

Pengamat kebijakan publik Abdul Fatah menyoroti proses SP3 kasus BLBI yang dikeluarkan oleh KPK. Ia mengatakan, bahwa Satuan Tugas (Satgas) khusus kasus BLBI yang sudah dibentuk disarankan agar bisa lebih fokus dan optimal dalam pengembalian uang negara karena kasus tersebut.

Dia menyampaikan demikian karena BLBI dinilainya sebagai salah satu dugaan kasus korupsi besar di Tanah Air. “Dengan kerugian mencapai Rp138 trilun lebih dari total Rp144,37 triliun dana yang dikucurkan,” ujar Fatah dalam acara talkshow bertajuk ‘ Satgas BLBI Kapan Bertindak?’ seperti disampaikan dalam keterangannya dan dikutip pada pagi ini.

Menurut Fatah, dengan dihentikannya kasus BLBI ini tentunya memunculkan pertanyaan bagi publik, karena pastinya akan berdampak pada kaus besar lainnya yang ditangani KPK.

Diketahui, dalam kasus BLBI, setidaknya ada dua obligator terbesar, yakni Sjamsul Nursalim, yang diduga telah mengantongi kucuran cana BLBI sebesar Rp47 triliun. Dimana statusnya sempat menjadi tersangka dalam kasus yang merugikan negara saat pemulihan Bank Dagang Nasionl Indonesia (BDNI).

Sementara itu, obligator kedua yaitu perusahaan tekstil, Texmaco. Fatah menyebutkan, bahwa kasus bermula pada saat Texmaco mengajukan permohonan bantuan likuiditas sebesar USD300 juta pada tahun 1997 untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek berupa pelunasan commercial paper yang sudah jatuh tempo.

Namun, tidak lama kemudian, Texmaco diduga mengajukan lagi Paket Analisa Kredit (PAK) atas fasilitas pre-shipment yang besarnya USD516 juta. Dengan langkah itu, nominal total tagihan atas kredit macet Texmaco menembus Rp29 triliun.

Selain itu, Fatah juga menyindir adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 yang telah diterbitkan oleh presiden Jokowi tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Keppres ini muncul setelah KPK menerbitkan SP3 kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Dalam Keppres tersebut, tercantum lima menteri serta Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang diplot sebagai pengarah Satgas. Adapun ketua pelaksananya adalah Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dengan tugas menelusuri semua aset negara terkait BLBI.

Namun, menurutnya sampai saat ini belum ada laporan hasil penyitaan aset BLBI.

”Strategi pengembalian aset memalui penyitaan perlu mendapat perhatian publik. Selain itu, optimalisasi peran dan fungsi kejaksaan untuk mengembalikan aset-aset koruptor karena telah merugikan keuangan negara layanan mendapatkan perhatian,” tutupnya.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here