Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Sembako, Eko Patrio: Tak Punya Empati!

Kebijakan pemerintah terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako kurang menunjukkan sikap empati kepada masyarakat. Apalagi, kebijakan itu diimplementasikan di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Corona.

“Di tengah pandemi saat ini memang saya melihat bahwa pemerintah terlalu memaksakan untuk mencari sumber pemasukan baru. Namun pemerintah, yang berencana untuk merevisi UU Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan mengenakan PPN kepada sejumlah sembako tertentu, menurut saya, ini adalah cara yang menunjukkan bahwa pemerintah kurang empati dan kurang kreatif dalam mencari objek pajak baru,” ujar anggota Komisi VI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio kepada wartawan, Rabu (9/6/2021).

Menurut Eko, rencana pemberlakuan pajak pada sembako akan mengakibatkan kenaikan harga. Rencana kebijakan itu, kata Eko, akan memberikan beban kepada masyarakat.

“Dengan mengenakan PPN kepada sejumlah barang sembako, tentu akan ada kenaikan harga sembako itu sendiri dan turut berkontribusi mendorong inflasi yang tinggi. Bayangkan, di saat kondisi susah seperti saat ini karena dampak pandemi, pemerintah memberikan beban tambahan kepada masyarakat menengah ke bawah,” tukasnya.

“Akibatnya, masyarakat akan mengerem belanja mereka sehingga justru pemulihan ekonomi akan berjalan lambat. Ini kontradiktif, pemerintah minta masyarakat bisa kembali meningkatkan konsumsi, tetapi kebijakannya justru menekan konsumsi itu sendiri,” sambung Eko.

Pemberlakuan pajak pada sembako, kata Eko, juga akan berdampak pada angka kemiskinan. Dia menekankan bahwa sembako yang akan dikenai pajak itu akan menaikkan tingkat kemiskinan.

“Sekarang kita lihat, yang belanja sembako itu juga masyarakat miskin dan rentan miskin. Bagaimana mungkin pemerintah bisa menurunkan tingkat kemiskinan jika barang-barang kebutuhan pokok tersebut dikenai pajak? Padahal 73 persen penyumbang garis kemiskinan berasal dari bahan makanan. Artinya, jika sedikit saja harga pangan naik, sudah pasti akan ada ancaman kenaikan tingkat kemiskinan,” tutur Eko.

Lebih lanjut Eko mengusulkan agar pemerintah mencari objek pajak lain. Salah satunya mengenakan pajak bagi produk yang berdampak besar pada lingkungan.

“Seharusnya pemerintah mencoba mencari objek pajak lainnya. Misalnya, kita kan ada beberapa barang mewah yang impor bisa kita naikkan sedikit. Atau kita bisa memberikan pajak pada produk yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Selain pajak, kita juga bisa mengenakan cukai. Kita bisa mengenakan cukai minuman berpemanis atau produk yang tidak ramah kesehatan,” imbuh Eko.

Rencana sembako dikenai pajak ini tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pada Pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dihapus dari barang yang tidak dikenai PPN. Dengan begitu, artinya, sembako akan dikenai PPN.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here