Kebijakan Sri Mulyani Terkait Tax Amnesty Ciderai Sila Ke-5 Pancasila

Bicaralah.com - Politisi Partai Demokrat, Taufiqurrahman, menilai, kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai rencana pengampunan pajak (Tax Amnesty) jilid II telah bertentangan dengan sila ke-5 dalam Pancasila.

Dia menyatakan, Tax Amnesty tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam sila ke-5 dalam Pancasila.

“Pengampunan pajak hanya menguntungkan wajib pajak dengan pendapatan tinggi. Ini sangat tidak adil,” kata Taufiqurrahman melalui keterangannya, Selasa (1/6/2021).

Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI ini menganggap pemberlakuan Tax Amnesty justru memberikan perlakuan khusus kepada wajib pajak yang tidak taat membayar dan cendrung merupakan masyarakat kelas menengah ke atas. Sehingga menurutnya, kebijakan Tax Amnesty ini tidak berpengaruh signifikan kepada wajib pajak dengan pendapatan rendah.

Oleh karena itu Taufiqurrahman bersimpulan bahwa seharusnya pemerintah memberikan hukuman bagi wajib pajak yang tidak taat, bukan justru memberikan perlakuan spesial seperti program pengampunan pajak.

“Kebijakan semacam ini tentunya mencerminkan ketidakadilan sosial bagi para wajib pajak yang telah taat membayarkan pajaknya, padahal sepatutnya merekalah yang lebih berhak atas perlakuan spesial dari pemerintah,” tandasnya.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here