Hasil Utak-atik Omnibus Law, BKPM Ungkap Investor Paling Banyak di Sektor Kelapa Sawit

Bicaralah.com - Sektor kelapa sawit ternyata menjadi salah satu andalan dimana investor paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia. Adapun saat ini, Singapura adalah negara yang mendominasi subsektor tanaman pangan dan perkebunan hingga mencapai 53,7 persen.

Selain Singapura, adapula Malaysia dengan angka 15,8 persen. “Hal ini sejalan dengan investasi perkebunan sawit yang sebagian besar berasal dari kedua negara tersebut,” ujar Kepala Sub Direktorat Sektor Agribisnis Kementerian Investasi/BKPM Jumina Sinaga, dalam keterangan resminya.

Ia menjelaskan, bahwa realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sektor pertanian mencapai US$9,5 miliar atau berkontribusi sekitar 5,2 persen dari terhadap total PMA di Indonesia selama periode 2015-Maret 2021. “PMA sektor pertanian didominasi di Kalimantan dan Sumatera,”  tambah Jumina.

Selain itu, BKPM juga mencatat, adanya penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada periode tersebut mencapai Rp173,9 triliun atau berkontribusi 9,1 persen terhadap total PMDN di Indonesia. Dimana Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Donny Pasaribu menyoroti besarnya porsi perkebunan sawit pada investasi pertanian.

“Bukan sebaliknya jangan investasi di sawit, tapi kami merasa, sektor lain masih butuh dorongan dan punya kesempatan lebih jauh (untuk dikembangkan melalui investasi asing),” tutupnya.

Omnibus Law Muluskan Jalan Investor Kuasai Kelapa Sawit

Pemerintah dan DPR RI menyepakai UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2021 lalu dan menyederhanakan setidaknya 76 aturan. UU ini tentu saja memberikan karpet merah bagi para pengusaha kelapa sawit sekaligus memberikan ‘pemutihan’ terhadap kejahatan lingkungan.

Misal saja, jika berdasarkan data Kementerian Perekonomian, terkait perkembangan dan rencana aksi pelaksanaan Inpres Nomor 8/2018 menyebutkan, total sawit dalam kawasan hutan seluas 3.177.014 hektar, terdiri dari proses permohonan pelepasan seluas 576.983 hektar dan kategori tak ada proses permohonan  seluas 2, 548 jutaan hektar lebih pada Oktober 2019.

Jauh sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G Sembiring menyatakan, bahwa ada sekitar 2,5 juta hektar sawit tak ada izin dan tak memiliki permohonan.

“Yang pasti investasi ilegal yang bisa diterapkan oleh menteri melalui UU Cipta Kerja itu ada 2,5 juta hektar sawit dalam kawasan hutan yang tak ada izin dan tak memiliki permohonan,” tegasnya, beberapa waktu lalu dalam keterangan resminya di Jakarta.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada konferensi pers, 7 Oktober lalu menyebutkan, UU Cipta Kerja mampu atasi masalah perizinan yang berlangsung sejak UU Pemerintah Daerah 1999 dan 2004. Kala itu, perizinan oleh kabupaten/kota.

Poin-poin itu dalam omnibus law tertuang dalam Pasal 110A dan Pasal 110B halaman 145 dalam draf versi 812 halaman.

Pasal-pasal itu membahas soal penyelesaian keterlanjuran kebun sawit dalam kawasan hutan yang memiliki perizinan (dispute tata ruang) dengan beberapa pilihan.

Pasal 110 A menyatakan, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum UU ini dan belum memenuhi syarat sesuai perundang-undangan berlaku, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tiga tahun sejak UU ini berlaku. Jika lebih tiga tahun, akan kena sanksi administrasi berupa pembayaran denda administrasi dan atau pencabutan izin berusaha.

Pasal 110 B menyebutkan, setiap orang yang melakukan pelanggaran tanpa memiliki perizinan berusaha sebelum berlaku UU ini akan kena sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administrasi dan atau paksaan pemerintah.

Menarik, tentunya ya, mengingat lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, baik Sumatera, dan Kalimantan adalah potensi emas bagi para penambang keuntungan.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here