Garuda Kritis, Serikat Pekerja Pertanyakan Sikap Pemerintah

Masakapai penerbangan kebanggaan, Garuda Indonesia menjadi sorotan publik karena terlilit utang sekitar Rp70 triliun. Tentunya kondisi ini menyebabkan perusahaan tersebut melakukan berbagai hal, termasuk rencana merumahkan dan pensiun dini bagi karyawan.

Namun tampaknya, para pekerja tak tinggal diam. Misalnya saja dari Serikat Karyawan Garuda (Sekarga), Asosiasi Pilot garuda (APG), dan Ikatan Awak Kabin Indonesia (Ikagi) tergabung dalam Sekretariat Bersama Karyawan Garuda Indonesia yang mengirim surat kepada Jokowi dan pihak terkait lainya terkait strategi penyelamatan.

Surat tersebut dikirimkan dengan memberikan penjelasan opsi penyelamatan Garuda versi para pekerja yang dinamakan Penyelamatan dengan Semangat Merah Putih, Nasionalisme Harga Mati.

“Ya, kami kirimkan suratnya hari ini,” kata Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty hari ini di Jakarta.

Ia menjelaskan, bahwa surat tersebut juga dikirimkan kepada MPR, DPR, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Menteri Ketenagakerjaan. Surat tersebut juga dikirimkan kepada Ketua BPK, KPK, Kapolri, Jaksa Agung, hingga direksi dan komisaris Garuda Indonesia.

Tomy mengjelaskan, sejumlah pembahasan penyelamatan kelangsungan Garuda Indonesia selama ini tidak menyentuh akar permasalahan utama. “Selama ini pembahasannya hanya berorientasi pada permasalahan kerugian yang dialami dan berapa banyak dana talangan yang harus dipinjamkan kepada Garuda Indonesia,” katanya.

Padahal, menurutnya akar permasalahan Garuda Indonesia selama ini yakni ketidakpastian dan ketidakjelasan posisi negara serta dukunganya. Tomy mengatakan, serikat pekerja menilai Garuda Indonesia hanya dipandang dari persoalan bisnisnya saja sehingga parameter yang digunakan hanya dari sisi pendapatan dan kerugiaan perusahaan.

“Seharusnya selain dilihat dari sisi kinerja bisnisnya, Garuda Indonesia juga harus dilihat dari statusnya sebagai maskapai nasional yang menghubungkan Indonesia sebagai negara kepulauan,” ungkap Tomy.

Dalam opsi tersebut, Tomy menegaskan, negara harus mempunyai sikap yang jelas terhadap status Garuda Indonesia. Dia mengatakan, dukungan nyata yang harus dilakukan adalah negara melakukan reformasi dengan meninjau kembali semua kebijakan dan regulasi terkait rute domestik, golden route, dan golden time yang seharusnya 60 persen dikuasai oleh negara melalui maskapai pelat merahnya.

“Perlakuan seperti ini menjadi hal yang biasa dilakukan di beberapa negara. Dimana negara sangat memproteksi kelangsungan maskapai nasionalnya,” pungkasnya.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here