CEIC Rilis RI Negara Paling Lambat Pemulihan Ekonomi, Indonesia di Ujung Tanduk?

CEIC Oxford merilis data bahwa Indonesia merupakan negara yang masuk dalam katergori paling lambat dalam hal penanganan ekonomi yang berdampak dari pandemi covid-19. Dimana RI berada di posisi terakhir dari 13 negara yang dirangkum.

Adapun posisi pertama negara yang paling cepat melakukan pemulihan adalah;

Philipina, Turki, India, Meksiko, Argentina, Malaysia, Afrika Selatan, Paraguai, Brasil, China, Thailand, Rusia, Indonesia.

sumber: CEIC Oxford

Sebagaimana diketahui, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di daerah.

“DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), dana desa 8% itu memang diperuntukkan untuk penanganan covid dan sampai saat sekarang dana-dana tersebut sudah ada di daerah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat terbatas, Senin (21/6) kemarin.

Mengingat memang, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, kemarin, Senin (21/6) angka kasus positif Covid-19 di Indonesia telah menyentuh angka 2 juta kasus. Dari angka tersebut terdapat 147.728 kasus aktif.

Namun, maksimalkah, efektifkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah, mengingat dampak yang dirasakan masyarakat sepertinya sampai saat ini belum signifikan.

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Lari Kemana??

Jika mengacu terhadap apa yang disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu, pemerintah telah menaikkan alokasi anggaran PEN dan penangaan covid-19 tahun 2021 sebesar Rp627,9 triliun.

Sri mengatakan bahwa penambahan alokasi anggaran PEN sengaja dilakukan pemerintah untuk menahan tekanan pandemi virus corona penyebab Covid-19 di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. “Kami terus memperbaiki dan menjaga masyarakat dan memulihkan ekonomi dengan APBN 2021,” ungkap Ani melalui unggahan di Instagram pribadinya, @smindrawati pada Sabtu (6/2/2021) lalu.

Adapun anggaran tersebut untuk sejumlah hal, yakni; kesehatan, perlindungan sosial (bansos dll), dukungan UMKM, insentif usaha dan pajak, serta program prioritas.

Kelima poin ini sepertinya tidak berjalan dengan lancar. Mengingat masalah kesehatan sampai saat ini masih mengalami hambatan. Tentunya hal ini bisa dilihat dari sejak dua pekan terakhir sejumlah hotel di beberapa daerah mengalami kesulitan terkait kamar isolasi. Bahkan, perhimpunan pengusaha hotel mengancam akan menyetop kamar isolasi jika pemerintah tidak membayarnya.

Baca Juga: Ancam Pemerintah, Pengusaha Hotel Bakal Stop Kamar Isolasi Mandiri Jika Pembayaran Macet!

Kemudian perlindungan sosial, semua masyarakat tau bahwa kasus Bansos yang menyeret nama mantan Menteri Sosial Juliari batubara membuktikan bahwa tata kelola dana untuk bansos rawan dikorupsi.

Selain itu soal UMKM, dimana sebelumnya Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengungkap 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bangkrut akibat kebijakan pembatasa sosial di dalam negeri di tengah pandemi corona (covid-19) pada Jum’at (26/3/2021) lalu.

Ia menjelaskan, bahwa berdasarkan catatan Akumindo, hanya tersisa sekitar 34 juta unit usaha wong cilik atau berkurang hampir 50 persen dari posisi 2019 lalu yang sebanyak 64 juta unit usaha.

Sementara terkait insentif pajak, pemerintah juga masih mengais-ngais dari pajak kecil agar mendapat serapan ekonomi, namun menariknya pajak partai besar tidak dikenakan, ini juga merupakan kebijakan yang absurd, dimana banyak negara-negara luar melakukan keringanan pajak bagi masyarkaat menengah ke bawah agar mendapat gairah ekonomi melalui transaksi jual-beli yang sebetulnya rumus yang sangat sederhana.

Sedangkan terkait program prioritas, salah satunya ada parisiwata. Bagaimana pariwisata bisa meningkat sementara pemerintah tidak fokus pada penanganan covid-19, karena sejak awal pandemi, pemerintah masih terus gencar melakukan kampanye mengenai ibu kota baru dan infrastruktur yang nyatanya sampai saat ini masih banyak proyek yang merugi.

Pemerintah Lebih Mengutamakan Mencari Utang untuk Penyelesaian Ekonomi

Seharusnya, pemerintah tidak mencampur adukan masalah kesehatan dengan ekonomi. Karena pada hakikatnya, dengan menyelesaikan masalah pandemi covid-19, tentunya aktivitas akan kembali pulih dan roda perekonomian akan perlahan berjalan kembali.

Namun, yang dilakukan pemerintah adalah terus berupaya mencari utang sebagai cara menangani pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi. Ini bukan mengenai konsep keseimbangan, namun skala prioritas dengan memahami sumber utama dalam penyelesaian masalah di Indonesia.

Jelas, dengan apa yang dilakukan pemerintah menunjukkan tidak profesional dan tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang dimana negara-negara tetangga sudah melakukan penyelesaian masalah terlebih dahulu.

Mengingat Indonesia kembali dihantam pandemi covid-19, tentunya ini akan menambah angka-angka dalam menyelesaikan masalah perekonomian sebagai acuan untuk melakukan penanganan pandemi.

Terbukti, pekan lalu, Indonesia juga telah mengantongi pinjaman dari Bank Dunia yakni sebsar US$800 juta atau setara dengan Rp11,36 triliun (jika kurs Rp14.200 per dolar AS). Dana tersebut didapat dari Bank Dunia.

Ini menandakan bahwa skala prioritas adalah utang yang menjadi prioritas pemerintah dalam menyelesaikan masalah ekonomi di indonesia, bukan dengan menyelesaikan permasalahan pandemi, serta memberikan pajak rendah kepada masyarakat menengah ke bawah.

Berapa lagi dana yang dibutuhkan, berapa lagi tingkat kerawanan korupsi yang akan dihadapi, jika ini berlarut-larut, maka bangsa Indonesia akan menghadapi bencana besar yang tak dapat dielakkan lagi, yaitu kehancuran yang dibuat oleh pemerintah sendiri. (Muda Saleh)

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here