BPK Tak Yakin Pemerintah Mampu Bayar Utang, Rizal Ramli: Pakai Indikatornya Ngawur, Saya Sudah Ingatkan Sejak 2018

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, bahwa tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan begara. Dengan kondisi tersebut, ia mengaku khawatir pemerintah tak mampu membayar utang tersebut.

“Memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang,” tegasnya, dalam Rapat Paripurna, Selasa (22/6/2021) kemarin.

Dalam rapat tersebut, BPK melaporkan, realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun lalu sebesar Rp 1.647,78t triliun atau mencapai 96,93% dari anggaran.

Sedangkan realisasi belanja negara tahun lalu sebesar Rp 2.595,48 triliun atau mencapai 94,75% dari anggaran. Hal itu membuat defisit anggaran tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp 947,70 triliun atau 6,14% dari PDB.

Meski memang diketahui, realisasi pembiayaan tahun 2020 mencapai Rp 1.193,29 triliun atau sebesar 125,91% dari nilai defisitnya. Sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 245,59 triliun.

Menanggapi hal ini, ekonom senior Rizal Ramli mengaku tak heran terhadap apa yang dikatakan Agung Firman Sampurna. Karena menurutnya, dirinya sudah mengingatkan pemerintah sejak 2018 lalu.

“Saya sudah ingatkan, bahkan sejak 2018 lalu dimana soal utang tanggal 4 Juli tahun tersebut (2018). Pemerintah kasih data ngawur!,” tegasnya, dari keterangannya di Jakarta, tadi malam.

Menurut Rizal, apa yang dilakukan oleh pemerintah yakni menggunakan cara yang salah. Sampaikan data jangan pakai indikator ratio Debt/GDP (Gross Domestik Bruto), itu menyesatkan. Nah, kalau sudah begini bagaimana, kemarin-kemarin para pejabat ekonomi asik ngebantah-bantah,” tambah Rizal.

Baca Juga: Rizal Ramli Sodorkan Solusi Bagi Pemerintah yang Tengah Panik dan Kesulitan Likuiditas

Mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini mengkritik pernyataan pemerintah yang kerap menyebut bahwa utang Indonesia aman, karena kondisi di berbagai negara juga sedang mengalami hal yang sama soal ekonomi.

“Come on, Amerika itu satu-satunya negara yang bisa cetak uang dolar dijual di luar negeri, di beli di luar negeri. Kita enggak punya power seperti itu,” tegas Rizal.

Ia lalu mengkomparansikan dengan negara Jepang, dimana statistik utang Jepang sekitar 80 persen berasal dari domestik.

Dimana sebelumnya Menkeu Sri Mulyani pernah membandingkan utang Indonesia dengan Amerika, Jepang, Inggris, Jerman, Italia dan Prancis dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Selasa, 23 Februari 2021. Adapun posisi utang Ipemerintah per akhir Desember 2020 berada di angka Rp6.074,56 triliun.

Kemenkeu mencatat utang publik Amerika naik sebesar 22,5 persen, Jepang 28,2 persen, Prancis 20,6 persen, Italia 27 persen, dan Inggris sebesar 22,7 persen.

“Indonesia utang per GDP (Gross Domestik Bruto) lebih rendah dari Jepang. Lihat dong di statistik Jepang, 80 persen utangnya itu sumbernya domestik, dari rakyat dan dari perusahaan dalam negeri, sehingga kalau ada gejolak internasional tidak terlalu terganggu,” sambung Rizal.

Baca Juga: Rizal Ramli Bedah Ekonomi Indonesia di Karni Ilyas Club

Sosok yang akrab disapa RR ini menambahkan, bahwa indikator yang seharusnya digunakan ialah dengan menghitung rasio cicilan utang dibanding nilai ekspor atau yang dikenal dengan debt to service ratio (DSR).

“Debt service kita berapa. Mohon maaf kita 35 persen. Paling tinggi di Asia Tenggara. Yang normal itu adalah 20 persen, itu oke. Lebih dari itu tidak prudent,”pungkasnya.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here