Bangkrutnya PLN Karena Ulah Jusuf Kalla?

BUMN di berbagai sektor sampai saat ini masih memperlihatkan kerugian besar. Bahkan, angka tertinggi dirasakan oleh PT PLN (Persero) hingga Rp500 Triliun.

Pada tahun 2020 saja, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatatkan kerugian pada kuartal III hingga Rp12,17 triliun. Dimana dalam laporan keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) kerugian saat ini lebih tinggi daripada tahun lalu (2019) yakni sebesar Rp10,8 triliun.

Kendati memang, PLN mengklaim telah berhasil membukukan pendapatan usaha yang lebih baik, yakni sebesar Rp212 triliun dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 209,2 triliun.

“Jadi.. pendapatan pada periode ini meningkat karena memang penjualan listrik yang naik. Peningkatan penjualan tenaga listrik didorong pertumbuhan jumlah pelanggan perseroan menjadi sebanyak 77,9 juta hingga 30 September 2020 atau meningkat sebesar 3,4 juta pelanggan dibandingkan dengan posisi 30 September 2019 sebesar 74,5 juta pelanggan,” ungkap Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi , pada Selasa (27/10) lalu.

Ia menjelaskan, bahwa peningkatan penjualan listrik pada sektor rumah tangga dan industri pertanian serta industri UMKM ikut mendorong pertumbuhan penjualan yang positif.

“Secara keseluruhan, selama triwulan 3 tahun 2020, perseroan mampu membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 212,2 triliun meningkat sebesar 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 209,3 triliun,” tutupnya.

PLN Terlilit Utang Hingga RP500 Triliun

Jauh sebelumnya, Dirut PLN Zulkifli Zaini mengatakan, bahwa kenaikan utang sebesar Rp500 triliun tersebut terjadi dalam 5 tahun terakhir. Padahal, pada 2014 perseroan hanya berutang tidak sampai Rp50 triliun.

“Lima tahun terakhir PLN membiayai investasinya dengan utang. Tapi karena tiap tahun utang Rp100 triliun, ya maka utang PLN di 2019 kemarin mendekati Rp500 triliun,” kata Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (25/6) lalu.

Ia mengungkapkan, PLN terpaksa mencari pinjaman dana untuk proyek pengadaan listrik 35 ribu MW lantaran benar-benar tidak mampu membiayainya secara mandiri.

“Karena memang kita enggak ada kemampuan investasi yang terkait dengan 35 MW ini. Dari investasi itu, pinjaman Rp100 triliun per tahun hampir enggak ada dana sendirinya dari PLN. Rp100 triliun itu 100 persen pinjaman,” jelasnya.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini mengaku telah dijanjikan oleh pemerintah untuk pembayaran kompensasi utang sebesar Rp45,42 triliun pada Juli mendatang. Menurutnya, proses pembayaran sedang dalam tahap penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP).

“Untuk kompensasi 2018 dan 2019 komitmen pemerintah sudah ada. Saat ini sedang proses PP. DIPA juga baru mencairkan. Informasi dari kami, akan dibayar bulan Juli,” tutupnya.

Proyek Listrik 35000 MW Ambisi JK?

Adapun proyek itu disebut-sebut merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kekuarangan kebutuhan listrik masyarakat Indonesia, dalam kepeimpinan Jokowi-JK sebelumnya, dengan memasukkan ketersediaan listrik 35.000 Megawatt sebagai salah satu proyek unggulan jangka panjang (sampai 2019) dalam Nawacitanya.

Itu artinya, sejak 2015-2019, pemerintah bersama PLN dan swasta akan membangun 109 pembangkit; masing-masing terdiri 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta/Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW. Dan pada tahun 2015 PLN akan menandatangani kontrak pembangkit sebesar 10 ribu MW sebagai tahap I dari total keseluruhan 35 ribu MW (http://listrik.org/)

Peluang Korupsi di Proyek 35000 MW

Proyek listrik 35.000 Megawatt menyerap dana lebih dari 1.127 triliun rupiah, dan tentunya proyek ini tidak bisa ditangani sendiri oleh pihak PLN. Dengan asumsi adanya bantuan dari pihak swasta /IPP yang nantinya akan membangun 10.681 MW mutlak dibutuhkan.

Dimana sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi lampu hijau kepada perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP) untuk memperbesar ruang bisnisnya di sektor ketenagalistrikan.

Namun menariknya disini IPP tidak hanya diizinkan membangun pembangkit listrik, tapi juga diperbolehkan membangun jaringan transmisi listrik. Lebih lanjut, Sudirman Said mengatakan izin tersebut diberikan demi mengurangi beban PT PLN (Persero) dalam mendanai penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan. “Transmisi juga akan dikerjasamakan dengan sawasta. Jangan sampai pembangkit selesai, tapi transmisi tidak ada,” ujar Menteri ESDM Sudirman Said, di kantornya, Rabu (15/7/2015) lalu.

Rizal Ramli Jauh Sebelumnya Katakan Proyek Listrik 35000 MW Bakal Merugi

Mantan Menko Maritim Rizal Ramli pernah mengungkapkan, bahwa proyek tersebut tidak realistis. Bahkan akan merugikan PLN dalam jumlah yang besar. Hal ini bahkan ia sampaikan saat menghadiri rapat dengan para menteri kabinet Jokowi-JK.

Rizal menyebutkan, PLN akan mengalami kelebihan kapasitas beban puncak hingga 2019 yang menurut perhitungannya sebesar 74.000 MW, yaitu 21.331 MW kapasitas listrik yang tidak terpakai.

Selain itu, Indonesia menurutnya hanya butuh pembangkit listrik dengan kapasitas total 16.000 megawatt (MW), bukan 35.000 MW. “Kita melihat segala sesuatu dengan faktual dan logis kalau 35.000 MW tercapai 2019, maka pasokan jauh melebihi permintaan, ada idle 21.000 MW. Di sana ada listrik swasta,” tegasnya.

Jika kita kembali pada era saat ini, tampaknya ramalan Rizal Ramli menuai kenyataan. Hal ini memang karena terbukti Direktur PLN Zulkifli Zaini membenarkan bahwa salah satu yang menyebabkan PLN terlilit utang karena proyek 35000 MW tersebut.

Seperti diketahui, Kalla Grop sampai saat ini masih bisa dikatakan sebagai salah satu perusahaan yang terus mengembangkan bisnis di bidang ketenga listrikan. Bahkan, perusahaan yang didirikan oleh Haji Kalla dan berpindah tangan kepada Jusuf Kalla ini juga sempat menggarap 4 lokasi proyek PLTA yang kapasitasnya direncanakan sampai 1.535 Mega Watt (MW). Tiga proyek PLTA berada di Pulau Sulawesi yakni Poso sebesar 655 MW, Toraja 180 MW, dan Mamuju 450 MW. Sisanya ada di Kerinci Provinsi Jambi dengan kapasitas 250 MW. (tim redaksi)

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here