Airlangga-Sri Mulyani Gak Kompak Soal Ekonomi, RR: Bayar Bunga Utang Rp373 Trilliun, Harus Ngutang Lagi, Ngibul Kok Gak Ada Batas?

Pemerintah tampaknya tampaknya terus melakukan upaya agar rakyat yakin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami peningkatan. Padahal, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan bahwa RI masih berada di zona krisis yang dibuktikan dengan utang yang sangat tinggi.

Bahkan menariknya, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa pemerintah yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 8% di kuartal II tahun ini.

“Terkait dengan perekonomian, kita melihat bahwa proyeksi pertumbuhan tetap diperkirakan antara 6,7% sampai dengan 7,5%. Pemerintah menyakini bahwa kuartal kedua ini kita mampu pada 7% sampai 8%,” tegasnya, dalam konferemsi pers secara daring di Jakarta, kemarin.

Ketua Umum Golkar ini merasa yakin, karena sejumlah indikator ekonomi mulai tumbuh positif. Adapun yang dimaksud adalah indeks purchasing management index yang tumbuh tinggi ke 55,3 poin.

Selain itu, adapula indeks manufaktur yang tumbuh tinggi ini sejalan dengan naiknya penjualan mobil dan motor. Mobil sendiri penjualannya naik 228% dan motor 227% year on year alias secara tahunan. “Kemudian penjualan ritel juga sudah naik 9,8% year-on-year dan indeks keyakinan konsumen sudah di atas 100%,” jelasnya.

Ia menambahlan, bahwa indikator lainnya yang menunjukkan angka positif adalah pertumbuhan belanja nasional. Per April ada kenaikan 60% lebih.

“Kemudian kita lihat juga pertumbuhan belanja nasional per akhir April kemarin juga sudah terjadi kenaikan sebesar 60,43%,” tutupnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, bahwa tahun ini (2021) perkiraan pertumbuhan ekonomi RI berada di angka 4,5-5,3.

Tentunya kata Sri, angka tersebut ditetapkan pemerintah dengan mencerminkan optimisme arah pemulihan ekonomi dan adanya potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2022 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2-5,8% tahun depan.

“Rentang angka proyeksi tersebut, juga secara realistis mencerminkan risiko ketidakpastian yang masih tinggi,” papar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (31/5/2021) lalu.

Sebagaimana diketahui. Sejak tahun  lalu, penerbitan utang pemerintah melonjak seiring untuk memenuhi besarnya pembiayaan akibat dampak virus corona baik di bidang kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Namun, penerbitan utang itu akan berimplikasi kepada beban bunga utang.

Pada 2019 sebelum terjadinya pandemi utang neto pemerintah sebesar Rp 437,5 triliun. Kemudian, melonjak hingga Rp 1.226,8 triliun di tahun 2020. Lalu, pada 2021 outlook utang neto sebesar Rp 1.177,4 triliun.

Penambahan utang neto tahun lalu walhasil membuat akumulasi bunga utang pemerintah sebesar Rp 314,1 triliun, naik Rp 38,6 triliun dari tahun sebelumnya. Jumlah itu terus mekar. Jika dihitung sejak 2019 maka total bunga utang sebesar Rp 373,3 triliun pada 2021, atau bertambah Rp 97,8 triliun.

Bahkan di tahun 2022, pemerintah memperkirakan total bunga utang tembus Rp 417,4 triliun. Secara berurutan, beban bunga baru yang diakibatkan pembiayaan defisit APBN sejak 2020 hingga 2022 masing-masing sebesar Rp 38,2 triliun, Rp 49,6 triliun, dan Rp 45,3 triliun.

Sementara bunga baseline atau bunga dari utang-utang pemerintah sebelumnya masing-masing sebesar Rp 275,9 triliun, Rp 323,7 triliun, dan Rp 372,1 triliun.

Sementara itu, ekonom senior Rizal Ramli kembali angkat bicara mengenai nasib ekonom RI. Ia masih mempertanyakan sejumlah indikator yang menunjukkan sulitnya negara menyelesaikan utang, karena harus membayar bunganya saja dengan menggunakan utang.

“Nah lho.. Buat bayar bunga utang Rp373 Trilliun, harus ngutang lagi. Lho, gitu kok ada yang ngaku2 telah kelola keuangan dengan hati2, prudent dan bertanggung jawab?, Menkeu Terbalik ngibul kok ndak ada batas?,” tanya Rizal singkat melalui akun Twitternya, hari ini.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here