Mirip Kasus Bansos, Sumbar Digegerkan Penyelewengan Dana Covid-19 Miliaran Rupiah!

Sumatera Barat masih menjadi sorotan publik, karena sebelumnya presiden Jokowi menyebut Provinsi Padang. Namun kali ini, ada lagi yang terbaru, yakni dugaan penyimpangan dana covid-19 di tanah minang tersebut.

Hal ini diungkap oleh sejumlah anggota DPRD Sumbar yang melaporkan dugaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui sebelumnya, BAdan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyelewengan dana untuk penanganan covid-19 di Sumbar. Setidaknya, ada dua temuan, salah satunya berkaitan dengan pengadaan hand-sanitizer senilai Rp4,9 miliar.

Hidayat, salah satu anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra mengatakan, dugaan penyimpangan yang dilaporkan ke KPK terkait penggunaan anggaran Rp7,63 miliar lebih yang tidak sesuai ketentuan untuk penanganan COVID-19. Hidayat menyebut adanya pembelian barang yang lebih mahal dari harga semestinya.

Ia mengungkapkan, bahwa untuk penanganan barang berupa alat pelindung diri (APD), hand-sanitizer, dan masker. Berdasarkan informasi, hand-sanitizer dengan harga satuan Rp9.000 malah dibeli dengan harga Rp35.000.

“Terkait penggunaan dana untuk penanganan COVID 2020. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat, yang pertama terkait kepatuhan penggunaan dana COVID-19 ditemukan Rp4,9 miliar. Dana yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan, ada indikasi kemahalan gitu,” tegasnya kepada wartawan, usai melaporkan dugaan penyimpangan dana COVID-19, di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 24 Mei 2021.

Ia menambahkan, laporan kali merupakan dari hasil temuan yang mereka dapati untuk kali kedua. “Yang kita laporkan ini adalah kasus hasil temuan BPK yang kali kedua, terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, ada anggaran untuk penanganan COVID ini sebesar Rp7,63 miliar lebih yang tidak sesuai ketentuan untuk pengadaan barang berupa APD, hand-sanitizer, ada masker,” sambungnya.

Sementara itu, terkait temuan kedua yakni terkait dana Rp49 miliar, yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Sesuai ketentuan, kata Hidayat, dana Rp49 miliar itu mestinya dibayarkan melalui non-tunai.

“Tapi oleh BPBD dilakukan secara tunai. Nah kasus ini dua bulan lalu kurang lebih sudah ditangani oleh Polda Sumatera Barat,” tegasnya.

Hidayat juga menyebut bahwa pada refocusing 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelontorkan dana Rp150 miliar. Dana itu digunakan untuk pengadaan barang APD dan lainnya.

“Itu yang menjadi dasar kami, kami anggota DPRD juga beri warning juga agar tidak masuk ke wilayah abu-abu. Kami memahami ini sedang ditangani oleh Polda walaupun 2 bulan belum ada perbaikan dan peningkatan kasusnya. Nah aspirasi masyarakat dari kami berani melaporkan ke KPK,” ujarnya.

Dugaan penyimpangan itu dilaporkan Hidayat bersama dengan 6 anggota DPRD lainnya dari Fraksi PDIP dan Demokrat. Dalam pelaporannya, mereka menyerahkan sejumlah dokumen. Di antaranya laporan hasil pemeriksaan BPK (LHPBPK) dan rekomendasi Pansus DPRD.

Tentunya jika kasus ini benar terungkap, sepertinya dana covid-19 ini juga seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, KPK dan masyarakat yang terus melakukan kontrol terhadap kebijakan. Terlebih salah satu kasus besar yakni Bansos juga masih hangat diperbincangkan, dimana kasus ini menyeret nama mantan Mensos Juliari Batubara.

Terkini

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here